Infografis
Suara.com - Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meminta perlindungan. Ini menyusul langkah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang melaporkan Fatia dan Haris Azhar ke polisi.
Diduga upaya pelaporan yang dilakukan Luhut memiliki indikasi pelanggaran HAM, dalam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Fatia datang bersama beberapa orang anggota KontraS dan tim kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim Advokasi Bersihkan Indonesia.
"Kami memang jelas melihat adanya serangan atau laporan yang dilakukan oleh pejabat publik (Luhut), itu merupakan bagian bentuk ancaman terhadap demokrasi dan HAM," kata Andi Muhammad Rezaldy, pengacara Fatia kepada wartawan di Komnas HAM, Kamis (23/9/2021).
Dalam aduan ini, Andi meminta Komnas HAM melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran HAM atas pelaporan yang dilakukan Luhut.
Dalam pertemuan itu mereka juga memperlihatkan dokumen hasil penelitian yang dijadikan dasar bahan diskusi Fatia bersama Direktur Lokataru, Haris Azhar, dalam video yang menjadi bahan pelaporan oleh Luhut.
"Kami melampirkan dokumen-dokumen atau bukti-bukti berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan, sekaligus memberikan pendapat atau analisis kami berkaitan dengan pernyataan atau ungkapan terkait kawan-kawan sejumlah organisasi sipil, yang kemudian mendapatkan laporan pidana dan bahkan untuk dilakukan gugatan perdata," jelas Adi.
Baca Juga: Bikin Luhut Ngambek, Ini Kajian BersihkanIndonesia Soal Bisnis Tambang di Blok Wabu
Somasi
Sebelum membuat laporan polisi, Luhut lewat kuasa hukumnya, Juniver Girsang sempat melakukan somasi ke Haris Azhar. Somasi itu dilayangkan lantaran yang bersangkutan tak terima atas unggahan video di kanal YouTube milik Haris Azhar dengan judul ‘Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya.’
Dalam video itu Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menjadi salah satu tamu. Pada kesempatan itu dia menyampaikan hasil riset yang menyatakan PT Tobacom Del mandiri -salah satu anak perusahaan Toba Sejahtera Group- bermain dalam bisnis tambang di Papua.
Sebagaimana diketahui, Luhut merupakan salah satu pemilik saham di perusahaan tersebut.
![Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di Polda Metro Jaya melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulida, Rabu (22/9/2021). [ANTARA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/09/22/88860-menko-marves-luhut-binsar-pandjaitan-di-polda-metro-jaya.jpg)
Pernyataan Fatia bukan tanpa dasar. Riset itu merujuk pada kajian yang dilakukan oleh koalisi LSM dengan judul "Ekonomi Politik Penempatan Militer di Intan Jaya".
Riset itu menunjukkan adanya dugaan konflik kepentingan penerjunan militer dengan bisnis tambang di Intan Jaya.
Tak hanya di situ, hal tersebut juga bisa diketahui dengan adanya penempatan markas militer yang berada di dekat lahan konsesi tambang.
Riset tersebut juga menemukan adanya beberapa purnawirawan dan prajurit militer yang menempati jabatan strategis di beberapa perusahaan tambang.
Baca Juga: Tanggapi Laporan Luhut, Tim Hukum Haris Azhar: Kita Bongkar Keterlibatannya di Blok Wapu
Tak hanya itu, konten video milik Hariz Azhar lainnya yang membahas soal rencana eksplorasi tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua, juga disomasi oleh Luhut.
Obrolan yang diunggah di akun YouTube pada 20 Agustus 2021 ini membahas hasil laporan gabungan koalisi masyarakat sipil mengenai "Ekonomi -Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya" yang diluncurkan 12 Agustus 2021.
Konten tersebut menghadirkan dua narasumber yang merupakan bagian dari koalisi antara lain Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Kepala Divisi Advokasi Walhi Papua Wirya Supriyadi.
Juniver Girsang, selaku kuasa hukum Luhut menganggap wawancara Haris bersama Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti tersebut, "membentuk opini yang tendensius, memfitnah, mencemarkan nama, membunuh karakter dan, menyebarkan berita bohong".
Dia menilai, dalam obrolan hampir 27 menit itu penyebutan nama kliennya yang dikatakan, "bermain dalam pertambangan di Papua adalah informasi yang tidak benar dan tidak mendasar."
