Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti karena merasa nama baiknya tercemar atas riset terkait keterlibatannya dalam usaha tambang di Blok Wabu.
Sebenarnya bagaimana hasil kajian yang dimaksud?
Sebelumnya sejumlah organisasi non-pemerintah yang tergabung dalam gerakan BersihkanIndonesia mengeluarkan hasil laporan "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”. Untuk diketahui, Gerakan BersihkanIndonesia terdiri dari YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia.
Sebenarnya kajian itu dilakukan guna menelisik operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan perspektif ekonomi-politik.
Kajian tersebut juga menunjukkan adanya indikasi hubungan antara perusahaan dengan penempatan militer di Papua.
Kasus di Kabupaten Intan Jaya menjadi contoh dari isi kajian tersebut. Mengapa harus di Kabupaten Intan Jaya?
Menurut hasil kajian yang tertera pada situs kontras.org, operasi militer ilegal itu justru memperparah konflik bersenjata. Akibatnya, masyarakat sipil menjadi korban teror.
Setidaknya 10 persen penduduk Sugapa yang menjadi ibukota Kabupaten Intan Jaya mengungsi, termasuk 331 perempuan dan anak-anak di awal 2021.
Karena adanya operasi militer ilegal tersebut, pemerintah lantas membangun Komando Distrik Militer (Kodim) baru di Intan Jaya.
Baca Juga: Tanggapi Laporan Luhut, Tim Hukum Haris Azhar: Kita Bongkar Keterlibatannya di Blok Wapu
"Pengerahan pasukan menyebabkan eskalasi konflik senjata semakin tinggi, akibatnya masyarakat di beberapa kabupaten Puncak Jaya, Nduga, Intan Jaya mengungsi meninggalkan tanah leluhur, tindakan bantuan pemerintah kepada pengungsi sangat minim bahkan cenderung mengabaikan kondisi pengungsi," kata Tigor Hutapea dari Pusaka Bentala Rakyat seperti dikutip Suara.com, Kamis (23/9/2021).
