Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman penjara tiga tahun bagi terdakwa kasus berita bohong, Jumhur Hidayat. Dalam tuntutannya, jaksa membeberkan sejumlah hal yang memberatkan maupun meringankan.
Sebagaimana diketahui, pentolan KAMI itu dituntut tiga tahun hukuman penjara buntut cuitan soal Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam pembacaan tuntutan yang berlangsung di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (23/9/2021), jaksa menyebut jika hal yang memberatkan dalam tuntutan Jumhur adalah kerusuhan yang terjadi pada 8 Oktober 2020 lalu. Kerusuhan itu diyakini oleh jaksa terjadi akibat cuitan Jumhur di media sosial.
"Hal memberatkan, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, yang mengakibatkan
kerusuhan pada tanggal 8 Oktober 2020," kata jaksa dalam tuntutannya.
Baca Juga: Dituntut Tiga Tahun Penjara, Jumhur Hidayat Bakal Ajukan Pembelaan Tertulis
Tidak hanya itu, JPU mengatakan, Jumhur Hidayat sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Hal yang memberatkan lainnya adalah sepak terjang Jumhur yang pernah mendekam di balik jeruji besi.
"Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara," sambung jaksa.
Adapun hal yang meringankan Jumhur dalam tuntutan tersebut adalah sikap sopan selama persidangan berlangsung.
Tuntutan 3 Tahun Bui
Dalam persidangan, jaksa dalam tuntutannya menyebut, Jumhur Hidayat selaku terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. JPU menyebut, Jumhur diyakini bersalah melanggar Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Baca Juga: Jumhur Hidayat Dituntut Tiga Tahun Penjara Terkait Kasus Hoaks
"Menjatuhkan pidana penjara terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan sementara dan perintah agar terdakwa tetap ditahan," kata JPU.
Atas tuntutan tersebut, Jumhur akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Pernyataan itu disampaikan tim kuasa hukum Jumhur, Oky Wiratama seusai mendengar tuntutan JPU di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2021) hari ini. Pledoi tersebut akan disampaikan secara tertulis.
"Kami akan mengajukan pledoi secara tertulis," kata Oky.
Terkait hal itu, hakim ketua Hapsoro Widodo menyebutkan persidangan akan ditunda untuk satu pekan ke depan. Sidang dengan agenda pledoi tersebut akan berlangsung pada Kamis (30/9/2021).
"Sidang selanjutnya kami tunda satu minggu, Kamis 30 September 2021," kata hakim.
Didakwa Sebar Hoaks
Sebelumnya, Jumhur didakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keonaran melalui cuitannya di Twitter soal UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Lewat cuitannya itu, Jumhur juga dianggap membuat masyarakat menjadi berpolemik. Hal tersebut berimbas kepada aksi unjuk rasa pada 8 Oktober 2020 di Jakarta dan berakhir ricuh.
Dalam dakwaan itu, Jumhur dijerat dengan dua pasal alternatif. Pertama, dia dijerat Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU RI nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
