Infografis
Suara.com - Komisi I DPR menyoroti absennya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam rapat pembahasan penyesuaian Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga Kementerian Pertahanan/TNI Tahun Anggaran (RKA-K/L Kemhan/TNI TA 2022) pada Kamis hari ini (23/9/2021).
Ketidakhadirannya disoroti, lantaran Komisi I DPR menganggap pembahasan rapat kali ini harus menghadirkan Menhan beserta Panglima TNI sebagai pengambil kebijakan.
Kendati tidak dihadiri langsung, baik Menhan maupun Panglima TNI sudah mengutur perwakilan. Masing-masing dari mereka diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra dan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Letnan Jenderal Joni Supriyanto.
Sementara itu, Anggota Komisi I Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menginterupsi rapat untuk menyoroti perlunya kehadiran Panglima TNI.
"Dengan segala hormat, sebetulnya surat panglima ini perlu dikoreksi untuk urusan-urusan anggaran dan final membuat keputusan dalam bentuk transkrip kesimpulan Komisi I dengan pemerintah. Artinya ini keputusan negara, Panglima TNI tidak bisa asal menunjuk saja," kata Hasanuddin di dalam rapat, Kamis (23/9/2021).
Hasanuddin menilai, perwakilan yang diutus kedua belah pihak tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena itu, ia mengharapkan rapat dihadiri langsung oleh Panglima TNI
"Nggak bisa, harus Panglima TNI. Dan ini kan hari terakhir kita buat draf anggaran untuk dilaporkan ke Banggar dan hari terakhir juga membuat kesimpulan, ditutup dengan rapat terakhir kita masalah anggaran," katanya.
Anggota Komisi I Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengusulkan agar rapat dapat ditunda sampai dengan pihak yang berkepentingan dapat hadir. Baik yang mewakili Kementerian Pertahanan maupun TNI.
"Yang mewakili Menhan dan Panglima dan seluruh jajarannya, pak ketua, saya melihat bahwa ini preseden yg pertama terjadi, sementara yang dibahas di Komisi I adalah salah satu sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya juga melihat komitmen dari teman-teman Komisi I cukup menghargai mitra kita, tapi di samping dari kita dari Komisi I harus dengan secara tegas bahwa aturan dan peraturan dalam rapat itu perlu kita tekankan," kata Syarief.
Baca Juga: Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR, Jokowi Disebut Tunggu Gelaran PON XX
Sementara itu Anggota Komisi I Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf menyarankan agar rapat diskors sementara waktu, untuk kemudian masing-masing fraksi berdama pimpinan melalukan dialog.
