Infografis
"Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak konflik agraria," kata Jokowi.
Itu sebabnya, dalam setiap rapat kabinet terbatas, Jokowi mengaku selalu membahas isu konflik agraria.
Beberapakali pula Jokowi mengundang para kepala daerah untuk rapat untuk menyelesaikan konflik agraria di daerah masing-masing.
"Saya juga sudah beberapa kali mengundang organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada," kata dia.
Di Istana Kepresidenan Bogor tadi, Kepala Negara juga meminta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan-pelatihan agar tanah yang digarap penerima manfaat reforma agraria agar lebih produktif.
"Sekali lagi agar tanah yang ada lebih produktif, memberi hasil untuk membantu kehidupan bapak ibu sekalian," kata Jokowi.
Tadi Jokowi menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota.
Sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di tujuh provinsi dan delapan kabupaten/kota yang jadi prioritas di tahun 2021.
"Ini adalah tanah yang fresh betul yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan. Ini merupakan hasil perjuangan bersama, perjuangan bapak ibu sekalian yang juga melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil dan tentu saja juga dari pemerintah," katanya.
Baca Juga: Dua Kunci Pengendalian Covid-19 di Indonesia Menurut Presiden Jokowi
Sebagaimana pesan yang selalu disampaikan kepada masyarakat, tadi Jokowi kembali meminta masyarakat yang menerima sertifikat tanah agar, "Sertifikatnya dijaga baik-baik jangan sampai hilang, jangan sampai rusak atau beralih fungsi atau dialihkan kepada orang lain. Harus betul-betul dijaga."
