Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta polisi tidak ragu lagi dalam mengusut mafia tanah di berbagai daerah. Dia mengingatkan jangan sampai aparat penegak hukum justru menjadi beking mafia tanah.
Jajaran Polri harus menegakkan hukum secara tegas dan memperjuangkan hak masyarakat, kata Jokowi ketika memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat redistrubusi tanah objek reforma agraria di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).
Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memberantas mafia tanah.
Jokowi menegaskan pula negara berkomitmen untuk mengurai konflik agraria, yakni dengan mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan, dan kepastian ruang hidup yang adil.
"Saya sudah berkali-berkali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah terus menerus berlangsung. Dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka," ujar Jokowi.
Dia juga menyebutkan tidak ingin pengusaha tak mempunyai kepastian hukum atas lahan usaha mereka.
"Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberi keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama," katanya.
Banyak konflik agraria dan sengketa tanah di Indonesia yang sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 40 tahun, "Tapi masalahnya tidak selesai-selesai."
"Saya paham betul bahwa konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi bapak ibu sekalian para petani dan nelayan serta masyarakat dalam menggarap lahan."
Baca Juga: Dua Kunci Pengendalian Covid-19 di Indonesia Menurut Presiden Jokowi
Setiap tahun, Jokowi mengaku menerima perwakilan kelompok tani yang sedang memperjuangkan lahan mereka.