Suara.com - Melalui surat, Taliban meminta untuk ikut serta dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-76. Mereka juga menunjuk juru bicaranya, Mohammad Suhail Shaheen, sebagai Duta Besar Afganistan untuk PBB yang baru.
Setelah mengambil alih Afganistan, kini kelompok Taliban meminta untuk berbicara dengan para pemimpin dunia di Sidang Majelis Umum PBB di New York, yang saat ini sedang berlangsung.
Permintaan tersebut disampaikan ke PBB melalui surat dari Kementerian Luar Negeri Afganistan yang diperintah Taliban, di mana Taliban berargumen bahwa Presiden Afganistan Ashraf Gani telah digulingkan dan Afganistan telah tidak mengakui lagi Gani sebagai pemimpin negara.
Sekretariat PBB telah menyampaikan surat tersebut kepada komite kredensial untuk dijadikan bahan pertimbangan. Komite kredensial beranggotakan sembilan anggota yakni Rusia, Cina, Amerika Serikat (AS), Swedia, Afrika Selatan, Sierra Leone, Cile, Bhutan, dan Bahama.
Baca Juga: Taliban Ganti Dubes untuk PBB dan Minta Bicara di Sidang, Dikabulkan?
Tunjuk perwakilan baru
Awalnya tidak jelas siapa yang akan mewakili Afganistan di sidang umum PBB ke-76 yang akan berlangsung hingga Senin (27/09) pekan depan.
Juru bicara PBB, Stephane, Dujarric, mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menerima surat dari Duta Besar Afganistan untuk PBB Ghulam Isaczai pada 15 September, berisikan daftar delegasi Afganistan yang akan berpartisipasi dalam sidang.
Namun, lima hari kemudian, Guterres menerima surat lain dengan kop surat bertuliskan "Emirat Islam Afganistan, Kementerian Luar Negeri,'' yang ditandatangani oleh "Menteri Luar Negeri Ameer Khan Muttaqi'', meminta untuk berpartisipasi dalam sesi debat umum.
Dalam surat tersebut, Taliban mencalonkan juru bicaranya yang berbasis di Qatar, Mohammad Suhail Shaheen, sebagai Duta Besar Afganistan untuk PBB yang baru.
Baca Juga: Kisah Ayesha Khan, Penyanyi yang Terpaksa Pergi Setelah Taliban Berkuasa
Apa respons negara lain?
Dilansir Associated Press, pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya telah mengetahui permintaan tersebut. Mereka mengatakan keputusan ada di tangan kesembilan anggota komite kredensial, di mana AS adalah salah satunya.
Seorang pejabat mengatakan bahwa komite "akan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan."
Namun, tampaknya delegasi Taliban tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara dalam sesi debat tingkat tinggi minggu ini.
Sementara itu, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Selasa (21/09), menyerukan agar pemimpin dunia tidak berpaling dari Afganistan yang kini dipimpin Taliban.
Ia menyerukan "pentingnya untuk melanjutkan dialog dengan Taliban karena boikot hanya mengarah ke polarisasi dan reaksi, sedangkan dialog dapat membawa hasil positif.''
Ia pun meminta para pemimpin negara untuk memisahkan antara tujuan bantuan kemanusiaan dengan perbedaan politik.
Afganistan sendiri dijadwalkan untuk memberi pidato terakhir pada hari terakhir Sidang Majelis Umum PBB pada 27 September mendatang, tetapi belum jelas siapa yang akan mewakili negara Asia Selatan itu.
Saat Taliban menguasai Afganistan pada tahun 1996-2001 silam, PBB menolak mengakui pemerintahan mereka. rap/gtp (AP, dpa)