Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tidak memiliki kewajiban untuk mengungkap ‘King Maker’ dalam kasus suap Djoko Tjandra.
Hal itu disampaikan anggota Tim Biro Hukum KPK, Natalia Kristanto, saat menjawab gugatan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). MAKI sebelumnya menilai KPK menghentikan penyidikan kasus tersebut.
Natalia mengatakan proses supervisi dalam kasus itu telah rampung, bersamaan dengan adanya vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap beberapa terdakwa.
“Karena penyidikan sudah selesai, itu berarti kan supervisi dari kami juga sudah selesai kan seperti itu,” kata Natalia usai mengikuti sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan MAKI terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021).
Di samping itu dia juga menegaskan, pada perkara itu telah ditangani oleh lembaga penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung.
“Perlu kami tegaskan bahwa penyidikannya sendiri dilakukan oleh aparat penegak hukum lain. Bukan KPK sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan pun kami masuk dalam konteks ruang supervisi" katanya.
"Dan pada akhirnya memang kami supervisi dan perkara itu sebagaimana kita ketahui bahwa dilimpahkan di pengadilan, bahkan disidangkan mendapatkan vonis pidana,” Natalia menambahkan.
Baca Juga: Diperiksa KPK, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi Dicecar 7 Pertanyaan
Kemudian, Natalio juga membantah lembaga yang dipimpin Firli Bahuri melakukan penelantaran penyidikan seperti yang menjadi materi gugatan MAKI.
“Perlu kami luruskan bahwa konteks permohonan karena kami hanya selaku kuasa untuk permohonan persidangan kali ini, yang perlu kami luruskan juga konteks petitum dianggap kami menghentikan penyidikan, penyidikan yang mana?” kata Natalio.
“Karena kami tidak pernah melakukan penyidikan perkara tersebut. Seperti yang tadi kami sampaikan kami melakukan fungsi supervisi. Supervisinya itu berhenti ya itu ketika penyidikannya berhenti,” sambungnya.
Sebelumnya, dalam materi praperadilan yang diajukan MAKI, disebutkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memvonis Pinangki, namun Majelis Hakim menyatakan tidak mampu menggali siapa ‘King Maker’ sehingga menjadi kewajiban KPK untuk menemukan peran King Maker sebagai aktor intelektual.
Namun, lembaga antikorupsi melalui Ketua KPK, Firli Bahuri pada tanggal 30 Juli 2021 menyatakan telah menghentikan supervisi perkara tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra.
Padahal, sebelumnya usai MAKI bersurat kepada KPK dan mendapat balasan pada 11 September, menyatakan, aduannya dijadikan bahan informasi bagi Kedeputian Bidang Penindakan KPK. Kemudian KPK memutuskan melakukan supervisi dan koordinasi terhadap perkara dugaan korupsi ini.
Karenanya MAKI menilai sikap dari KPK tersebut bentuk penelantaran perkara.
“Yang mengakibatkan penanganan perkara menjadi terkendala untuk membongkar dan mencari King Maker adalah sebagai bentuk penghentian penyidikan Perkara Korupsi secara materiel, diam-diam, menggantung dan menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh King Maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari Dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali,” kata Boyamin.
