Infografis
Suara.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mewanti-wanti pemerintah atas kebijakannya memperbolehkan anak-anak masuk ke mal. Ia khawatir kebijakan itu bakal membuat anak malas ke sekolah.
Mengingat saat ini pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah memang belum dibuka secara menyeluruh dan sepenuhnya.
"Setelah 1,5 tahun anak-anak enggak keluar dan hari ini kita sedang menghadapi darurat pendidikan, saya kira jangan sampai opsi balik diperbolehkan ke mal malah menjadikan anak-anak malas ke sekolah," kata Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Huda melihat kebijakan pemerintah mengizinkan anak usia di bawah 12 tahun untuk mal hanya menjadi sebuah permen, yang memang sengaja diberikan sebagai iming-iming.
Baca Juga: Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut jadi Ketua Tim Gernas BBI, Menteri Lainnya jadi Anggota
Hanya saja Huda mengingatkan jangan sampai iming-iming keluar rumah itu hanya diperkenankan untuk masuk ke mal. Sebaliknya, kata Huda, kebijakan untuk anak-anak seharusnya diizinkan masuk ke sekolah ketimbang mal.
"Saya kira iming-iming yang kurang pas menurut saya. Saya kira yang terbaik dari sisi pendidikan supaya anak-anak didorong untuk kembali ke sekolah karena mereka rindu sekolah," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan pemerintah akan melakukan uji coba memperbolehkan anak di bawah usia 12 tahun masuk mal.
![Bigmall Samarinda. [kaltimtoday.co]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/09/06/54699-bigmall-samarinda-kaltimtodayco.jpg)
Uji coba ini kata Luhut bakal digelar di Jakarta, Bandung, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surabaya.
"Pembukaan bioskop dengan kapasitas 50 persen di kota-kota level 3 dan level 2 namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat," kata Luhut melalui siaran langsung di kanal Youtube Sekretariat presiden, Senin (20/9/2021).
Baca Juga: DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung, Ini Nama-namanya
Ia menambahkan, tidak ada lagi kabupaten kota yang berada di level 4 di Jawa dan Bali. Semua kota di Jawa dan Bali berstatus PPKM Level 3 dan 2.
Menurutnya hal tersebut harus disyukuri. Namun kata dia, Presiden Jokowi dalam rapat pada Senin pagi mengingatkan agar seluruh pihak tetap waspada.
"Ada banyak negara yang setelah kondisi seperti ini kemudian naik lagi dengan cepat. Nah ini yang harus kita waspadai," ujarnya.
Risiko kenaikan kasus kata Luhut, saat ini masih tinggi. Salah satu yang mesti diwaspadai adalah dari luar negeri. Terutama dari negara-negara tetangga.
"Kita tidak ingin kecolongan masuknya varian baru seperti MU dan Lambda masuk ke Indonesia," jelasnya.
"Oleh karena itu untuk mencegah hal itu terjadi kita akan membatasi pintu masuk ke Indonesia dan memperketat karantina bagi warga asing maupun Indonesia yang datang dari luar negeri," tambah Luhut.
Pemerintah membatasi pintu masuk ke Indonesia. Pintu masuk jalur udara misalnya, hanya diizinkan dari Jakarta dan Manado.
"Pintu masuk udara hanya di Jakarta dan Manado. Pintu laut hanya dari Batam dan Tanjung Pinang. Untuk jalur darat hanya dibuka di Entikong, Aruk, Nunukan dan Motaain," jelasnya.
