Infografis
Suara.com - Seiring bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf isu reshuffle atau perombakan kabinet gencar dibicarakan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan saran atau masukan soal reshuffle, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.
"Presiden lah yang paling tahu tentang bagaimana dia menyusun posisi kabinet yang akan membantu dirinya," kata Doli kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).
Doli mengatakan, presiden yang paling tahu dan bagaimana waktu yang tepat untuk mengganti para pembantunya di kabinet. Menurutnya, partai koalisi hanya bisa menunggu kewenangan kepala negara tersebut.
"Kan menteri-menteri ini kan pembantu dari presiden, jadi presiden yang paling tahu dan bagaimana waktu yang tepat untuk mengganti siapa, siapa yang mau digantikan, itu semua kewenangan dan hak prerogatif presiden," tuturnya.
Sebagai salah satu partai dalam koalisi pemerintahan, Golkar kata Doli, tidak mungkin memberikan saran atau pun masukan soal alokasi kursi menteri khususnya untuk PAN yang baru saja bergabung.
"Enggak mungkin ada saran, itu kewenangannya ada, kita mau ngasih saran seribu kali juga kan itu kewenangan dan hak prerogatif presiden," tandasnya.
Isu Reshuffle
Sebelumnya, Ketua Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer, menyampaikan Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam akhir September ini. Menurutnya, informasi tersebut sudah pihaknya dengar.
Baca Juga: Isu Reshuffle Posisi Kapolri Mencuat, Menurut Pengamat, Ini Alasannya
"Ya ini kan nggak lama lagi reshuffle nih. Ini kalau nggak akhir bulan ini (September), Oktober," kata Immanuel saat dihubungi Suara.com, Selasa (7/9/2021).
