Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengkritik besaran anggaran Pemilu 2024 yang dianggarkan KPU. Anggaran itu mencapai Rp 86 triliun.
Ia menilai dana puluhan triliun itu bisa dibagikan kepada masing-masing penduduk di satu kabupaten.
"Menurut saya coba sekarang bayangkan kalau Rp 86 triliun diberikan langsung ke rakyat atau ke satu kabupaten tertentu itu sudah beres," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/9/2021).
Ia lantas membandingkan besaran dana Pemilu 2024 yang ia perkirakan mencapai 30 persen dari total anggaran ibu kota baru.
"Itu kira-kira Rp 86 triliun itu, hampir 30 persen dari rencana ibu kota baru, jadi ibu kota baru kalau enggak salah Rp 300 triliun sekian atau Rp 400 trilun sekian, ini kan Rp 86 triliun berarti 30 persen, itu sudah jadi 30 persen kota baru hanya untuk cari pemimpin mahal banget kita ini," ujarnya.
KPU Dikritik
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkritisi bengkaknya anggaran tahapan Pemilu untuk 2024 senilai Rp 86 triliun. Ia meminta agar anggaran bisa dikecilkan mengingat situasi pandemi yang belum juga usai.
Terlebih kata Tito, anggaran tahapan Pemilu 2024 itu meningkat sangat jauh dibanding anggaran pada dua Pemilu sebelumnya. Sebagai catatan Tito merinci besaran anggaran Pemilu sebelumnya, yakni Pemilu 2014 anggarannya senilai Rp 16 triliun dna Pemilu 2019 dengan anggaran Rp 27 triliun.
"Kami belum mendapat data resmi berapa anggaran Pemilu yang diajukan, ini baru baik dari KPU, Bawaslu, DKPP tapi kemarin membaca pengajuan Rp 86 triliun. Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu anggaran tersebut," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR membahas persiapan Pemilu 2024, Kamis (16/9/2021).
Baca Juga: Hemat Anggaran, KPU Diminta Persingkat Tahapan Kampanye Pemilu 2024
"Karena ini lompatannya terlalu tinggi dari Rp 16 triliun ke Rp 27 triliun ke Rp 86 triliun di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," sambungnya.
