Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengkritik besaran anggaran Pemilu 2024 yang dianggarkan KPU. Anggaran itu mencapai Rp 86 triliun.
Ia menilai dana puluhan triliun itu bisa dibagikan kepada masing-masing penduduk di satu kabupaten.
"Menurut saya coba sekarang bayangkan kalau Rp 86 triliun diberikan langsung ke rakyat atau ke satu kabupaten tertentu itu sudah beres," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/9/2021).
Ia lantas membandingkan besaran dana Pemilu 2024 yang ia perkirakan mencapai 30 persen dari total anggaran ibu kota baru.
Baca Juga: Hemat Anggaran, KPU Diminta Persingkat Tahapan Kampanye Pemilu 2024
"Itu kira-kira Rp 86 triliun itu, hampir 30 persen dari rencana ibu kota baru, jadi ibu kota baru kalau enggak salah Rp 300 triliun sekian atau Rp 400 trilun sekian, ini kan Rp 86 triliun berarti 30 persen, itu sudah jadi 30 persen kota baru hanya untuk cari pemimpin mahal banget kita ini," ujarnya.
KPU Dikritik
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkritisi bengkaknya anggaran tahapan Pemilu untuk 2024 senilai Rp 86 triliun. Ia meminta agar anggaran bisa dikecilkan mengingat situasi pandemi yang belum juga usai.
Terlebih kata Tito, anggaran tahapan Pemilu 2024 itu meningkat sangat jauh dibanding anggaran pada dua Pemilu sebelumnya. Sebagai catatan Tito merinci besaran anggaran Pemilu sebelumnya, yakni Pemilu 2014 anggarannya senilai Rp 16 triliun dna Pemilu 2019 dengan anggaran Rp 27 triliun.
"Kami belum mendapat data resmi berapa anggaran Pemilu yang diajukan, ini baru baik dari KPU, Bawaslu, DKPP tapi kemarin membaca pengajuan Rp 86 triliun. Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu anggaran tersebut," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR membahas persiapan Pemilu 2024, Kamis (16/9/2021).
Baca Juga: PAN Targetkan Raih Tiga Besar di Pemilu 2024
"Karena ini lompatannya terlalu tinggi dari Rp 16 triliun ke Rp 27 triliun ke Rp 86 triliun di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," sambungnya.
Kritik mengenai anggaran Pemilu 2024 yang membengkak juga disampaikan pimpinan Komisi II DPR. Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang merasa heran besarnya anggaran itu justru diperuntukan untuk para penyelenggara bukan pembiayaan tahapan Pemilu.
"Kalau sekarang kan untuk 2024 itu mereka membutuhkan Rp 86 T, yang mestinya cukup sampai Rp 20 T, kita tanya kenapa bengkak? Untuk KPPS. Jadi anggaran ini bisa meningkat jauh hanya untuk pembiayaan para penyelenggara, bukan pembiayaan tahapan," kata Junimart.
Karena itu Junimart meminta KPU agar mempertimbangkan kembali besaran anggaran untuk Pemilu 2024 dalam rangka pemilihan ekonomi nasional di masa pandemi.
"Tolong diperhatikan. Jadi buatlah tahapan yang baik dan jangan sekali-sekali bicara irisan, irisan itu kan kita yang buat, kalau kita mau bertengkar ya bertengkar saja kita, jadi irisan itu ada kalau kita buat irisan," kata Junimart.
