Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih belum juga menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 7-8 kepada warga ibu kota. Sejauh ini belum ada kabar atau pengumuman lebih lanjut mengenai kapan bantuan uang Rp 300 ribu per bulan itu akan diberikan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan sementara ini penyaluran BST baru diprogramkan sampai tahap ke enam. Pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.
"Sementara begitu, sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/9/2021).
Pihaknya di Pemprov DKI tak bisa menyalurkan BST begitu saja. Pemerintah Pusat yang akan memutuskan akan melanjutkan program BST atau tidak.
Baca Juga: Tugu Sepatu di Jalan Sudirman Dipindahkan Untuk Dibersihkan Dari Coretan
"Keputusannya ada di pemerintah pusat," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI dari fraksi Demokrat, Mujiyono membeberkan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga Jakarta tak akan disalurkan lagi. Kepala Keluarga (KK) yang sempat menerima uang Rp 300 ribu tiap bulannya ini ke depannya tak
Mujiyono mengaku mendapatkan informasi mengenai tidak dilanjutkannya pembagian BST ini dari Kepala Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Edi Sumantri. Edi, kata Mujiyono, menyebut pihaknya hanya mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat.
"BST enggak ada. BST itu kebijakan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat ada, kita ngikutin," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Jumat (10/9/2021).
Menurutnya, pembagian BST dilakukan saat daerah melakukan pembatasan aktivitas secara ketat seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 lalu. Sementara saat ini di Jakarta PPKM sudah dilonggarkan jadi level 3.
Baca Juga: Tugu Sepatu di Sudirman Dicopot, Wagub DKI: Lagi Dibersihkan
"Kan memang BST itu selama kondisi pandemi sangat parah, risikonya kita bertanggungajawab untuk itu," jelasnya.
"BST itu bukan suatu kewajiban penuh kalau tidak dalam kondisi darurat benar," tambahnya menjelaskan.
Ia menilai kebijakan menghapus program BST ini wajar. Sebab, ketika pembatasan sudah dilonggarkan, masyarakat sudah bisa mulai bekerja dengan ketentuan penerapan protokol kesehatan.
"Keinginan masyarakat itu kembali dibuka kebebasan berusaha, mereka ikhtiar dengan prokes ketat, dan mereka bisa leluasa cari nafkah. BST belum tentu ada," pungkasnya.
