Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengatakan bahwa calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto nantinya diharapkan bisa menangani segala tantangan dan ancaman pertahanan. Seperti konflik di Papua hingga ketahanan laut di wilayah Indonesia.
"Situasi di Papua tentunya menjadi perhatian kami, panglima yang baru juga harus sanggup dan bisa menjaga lalu bagaimana keadaan di sana bisa lebih kondusif, itu beberapa hal saja, ketahanan laut juga menjadi perhatian," kata Christina di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/9/2021).
Menurut Christina ancaman dan tantangan ke depan pastinya sangat beragam dan sangat dinamis menyesuaikan perubahan waktu. Karena itu Panglima TNI nantinya diharapkan memiliki inovasi dalam menghadapi segala dinamika yang ada mengenai isu pertahanan.
"Pastinya harus punya inovasi, harus punya inisiatif juga. Lalu yang pasti disoroti adalah kemampuan panglima berikutnya juga untuk tetap menjaga soliditas di matra-matra yang ada. Karena sejak dia menjadi panglima dia tidak hanya mengurusi matranya lagi, tapi ada yang lain juga yang tentu harus menjadi perhatian," ujar Christina.
Baca Juga: Panglima TNI Sebut Vaksinasi 23 Daerah di Sumut Masih 30 Persen
Sementara itu diketahui sampai dengan saat ini, Presiden Jokowi belum mengajukan nama untuk menggantikan Hadi yang akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. DPR masih menunggu Jokowi mengirimkan surat presiden terkait pergantian Panglima TNI untuk selanjutnya diproses melalui Komisi I DPR.
Berakhir November
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada surat presiden atau supres yang masuk mengenai pergantian Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Kendati begitu, Presiden Jokowi masih memiliki batas waktu mengganti Hadi sampai akhir November tahun ini.
Menurut Meutya, masa pensiun Hadi ditentukan berdasarkan akhir bulan kelahiran Hadi. Mengacu hal itu, maka masa pensiun Hadi ialah akhir November 2021.
"Pensiun itu adalah di hari terakhir bulan kelahiran. Jadi Pak Hadi masih punya waktu sebelum pensiun sampai akhir November," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/9).
Baca Juga: Panglima TNI dan Kapolri Cek Vaksinasi Covid-19 di Medan
Karena itu dikatakan Meutya, Jokowi memiliki kesempatan untuk memilih mengirimkan surpres pada masa sidang saat ini sebelum reses pada awal Oktober, atau sebaliknya, yakni mengirimkan pada masa sidang berikut usai masa reses.
Namun begitu, Meutya mengingatkan bahwa semua proses pergantian Panglima TNI harus selesai pada akhir November bertepatan dengan masa pensiun Hadi. Ia berkeyakinan bahwa Jokowi tentunya akan taat dan segere mengajukan nama pengganti Hadi, sebelum akhir masa jabatannya habis karena pensiun.
"Semua harus selesai di akhir November berarti di awal November surat masuk itu masih bisa. Presiden masih memiliki waktu sampai awal November untuk menimbang siapa panglima yang beliau akan pilih. Kalau lebih cepat juga bisa atau awal November juga bisa, kita enggak tahu tergantung presiden," tutur Meutya.
