Infografis
Suara.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (20/9/2021) hari ini, kembali mengelar sidang terdakwa eks Penyidik KPK dari unsur Polri AKP Stepanus Robin Pattuju dengan agenda pemeriksaan saksi.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan sidang pemeriksaan saksi hari ini digelar.
"Iya, benar (sidang terdakwa Robin)," kata Ali dikonfirmasi, Senin (20/9/2021).
Jadwal sidang pun rencana akan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB. Robin dijerat KPK bersama Advokat Maskur Husein dalam kasus suap sejumlah penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK.
Baca Juga: Ombudsman Ungkap Tekanan Urus TWK KPK: Ini Bukan Sekadar Isu Kepegawaian
Dalam dakwaan jaksa, Stepanus menerima suap mencapai Rp 11.025.077.000,00 dan 36 ribu dolar AS. Stepanus dalam mengurus perkara sejumlah pihak dibantu oleh Advokat Maskur Husein yang kini juga sudah menjadi terdakwa.
Sejumlah uang suap yang diterima Stepanus diantaranya yakni dari, Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M. Syahrial mencapai Rp 1.65 Miliar.
Kemudian, dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.009.887.000,00 dan USD 36 Ribu.
Selanjutnya, dari terpidana eks Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna sebesar Rp 507.390.000,00. Kemudian dari Usman Efendi sebesar Rp 525 juta serta terpidana korupsi eks Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari sebesar Rp 5.197.800.000,00.
"Telah melakukan atau turut serta beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis menerima hadiah dan janji berupa uang berjumlah keseluruhan Rp11.025.077.000,00 (sebelas miliar dua puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 36 ribu USD atau setidak-tidaknya sejumlah itu," kata Jaksa Lie Putra Setiawan dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (13/9/2021).
Baca Juga: Ombudsman Kritik Jokowi Harus Tanggungjawab Masalah TWK KPK
Stepanus didakwa melanggar pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Pasal 37 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
