Infografis
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) terus memantau pembentukan Posko Tingkat Desa/Kelurahan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.
Posko tingkat Desa dan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan, yang memiliki 4 fungsi, yaitu: pengendalian, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
“Tim pemantau Ditjen Bina Pemdes terus melakukan pemantauan atas pembentukan Posko PPKM Mikro di tingkat desa, RT dan RW,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Rabu (15/9/2021).
Tak hanya itu, monitoring juga dilakukan terhadap payung hukum pembentukan Posko Desa/Kelurahan, termasuk terkait sumber anggaran pembiayaannya. Pasalnya, kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah, sesuai dengan pokok kebutuhan. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten /Kota.
Baca Juga: Kemendagri Tegaskan Kas Pemda di Bank Telah Disiapkan Sesuai Peruntukannya
“Pemantauan juga dilakukan terhadap SK Kades atas pembentukan Posko PPKM Mikro serta penyusunan Perdes dan Perkades tentang APBDes, terutama untuk refocusing dan realokasi belanja untuk mendukung tugas Posko PPKM Mikro,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, per 14 September 2021, perkembangan data kebijakan dan posko desa/kelurahan dalam pelaksanaan PPKM Mikro di seluruh Indonesia, dari sebelumnya terhimpun 54.825 posko desa, kini bertambah 34 posko desa, sehingga datanya menjadi 54.859 posko desa di 74.961 desa dengan prosentase 73,18 persen. Penambahan posko berasal dari Provinsi Sumatera Utara sebanyak 18 posko, dan Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 16 posko.
Sementara itu, tercatat 8.763 dengan persentase 11,69 persen desa telah membuat peraturan desa. Adapun Jumlah Peraturan Kepala Desa adalah 7001 dengan persentase 9,34 persen. Sedangkan Jumlah SK Kepala Desa dari 21.923 bertambah 300 SK Kepala Desa menjadi 22.223 dengan persentase 29,65 persen.
