Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengatakan bahwa wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui amandemen UUD 1945 berpotensi mengarah kepada otoritarianisme.
Hal itu yang juga ditanyakan oleh Ridho saat berkunjung menemui Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kompleks Parlemen bersama rombongan petinggi Partai Ummat.
“Jika benar ada pembahasan periode ke-3 jabatan Presiden, bukankah hal ini menjadi penyelewengan konstitusional dan dapat mengarah ke otoritarianisme,” kata Ridho Rahmadi, Jumat (17/9/2021).
Selain menyoal wacana tambah masa jabatan presiden, Partai Ummat sekaligus menyampaikan pandangan mereka ihwal MPR yang ingin menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ridho menilai wacana menghadirkan PPHN cacat logika lantaran bertabrakan dengan semangat perjuangan Reformasi 1998.
Baca Juga: Diduga Sindir Santri Lagi, Diaz Hendropriyono Disentil Politisi Partai Ummat
Ia berujar menghidupkan PPHN ibarat memutar balik waktu ke zaman pra reformasi.
“Wacana PPHN tidak relevan dengan posisi presiden saat ini yang dipilih langsung oleh rakyat dan bukan lagi sebagai mandataris MPR. Bagaimana MPR nanti akan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan PPHN oleh presiden?” tanya Ridho.
“Kalau kemudian MPR dikembalikan menjadi sebuah Lembaga Tertinggi Negara, maka ini bertentangan dengan semangat reformasi yang kita perjuangkan susah payah dan berdarah-darah," sambung Ridho.
Menurut Ridho salah satu semangat dari reformasi ialah membangun pemerintahan dengan paradigma separation of power dengan semangat checks and balances.
Baca Juga: Pakar UGM Sebut Amandemen Biasanya Diiringi Peralihan Rezim dan Adanya Krisis
