Infografis
Suara.com - Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk para guru honorer masih menyisakan berbagai kisah. Setelah viral surat terbuka dari seorang pengawas ruang PPPK, kini muncul lagi sebuah kisah sejenis dengan judul “Sepatu untuk Pak Guru”.
Putri Arini seorang penulis lepas yang juga guru mengutip curhatan salah seorang peserta seleksi PPPK yang mengisahkan hiruk pikuk seleksi PPPK.
Ia pun menilai kebijakan Nadiem Makarim adalah sebuah solusi terhadap kesejahteraan guru honorer yang sudah berpuluh tahun terbengkalai dan terlupakan.
Berikut adalah isi surat lengkap dari surat terbuka itu:
Sepatu untuk Pak Guru
“Tak adakah rasa ngilu di dalam dada Mas Menteri melihat sepatu tua yang lusuh ini? Memang benar sepatu tua ini terlihat bermerek, tetapi tahukah ini hanya sepatu loak apkiran. Tahukah Mas Menteri, Sepatu ini telah dipakai bertahun-tahun lamanya oleh si empunya. Seorang bapak dengan pakaian putih lusuh dan celana hitam yang warnanya sudah tak hitam lagi karena pudar. Mendekati usia senja masih setia mengajari anak-anak di pelosok negeri ini membaca dan mengeja.”
Itulah sederet kalimat dalam surat terbuka yang ditulis Novi Khassifa, seorang Pengawas ruang PPPK dengan berurai air mata kepada Mas Menteri Nadiem Makarim. Ia meminta Mas Menteri langsung mengangkat para guru honorer berusia di atas 35 tahun tanpa harus ikut tes.
Mungkin memang Mas Menteri sudah sangat tahu sepatu tua yang dipakai si empunya adalah apkiran. Mungkin pula mas Menteri sangat bisa merasakan betapa berkecamuk dan mindernya perasaan si bapak saat mengenakan pakaian putih dan celana hitam yang warnanya sudah memudar.
Namun, andaikan mau sedikit jujur, boleh jadi kita akan melihat dengan kacamata berbeda. Sepatu tua dan pakaian lusuh si bapak tua justru menjadi inspirasi bagi Mas Menteri mendorong seleksi PPPK para guru honorer.
Baca Juga: Bocah Penjual Makanan Nangis Dagangan Teman Lebih Laku, Aksi Pria Ini Tuai Pujian
Bukan untuk apa-apa. Mas Menteri hanya mau lihat guru-guru honorer tersenyum, tak minder, atau terpaksa memakai barang apkiran karena kesejahteraan mereka sudah setara PNS. Itu saja.
