Sanksi PNS Bolos Kerja, Begini Aturan Terbaru dari Presiden Jokowi

Adapun, jenis sanksi berat bagi PNS yang melanggar aturan tersebut antara lain berupa:

• Penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan
• Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bentuk pelanggaran netralitas yang dimaksud di antaranya seperti ikut berkampanye dengan mengerahkan PNS lain, berkampanye menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Netralitas PNS dalam setiap gelaran pemilu memang kerap kali menjadi sorotan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat 492 PNS telah melanggar netralitas di Pilkada 2020, namun hanya 256 atau sekitar 52 persen yang dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Seperti itulah sanksi PNS bolos kerja dan hukuman pelanggaran netralitas PNS dalam aturan terbaru dari Jokowi, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Kontributor : Rishna Maulina Pratama