Infografis
Firdaus mengungkapkan, jika akhir-akhir ini juga menerima laporan warga soal adanya kejadian di salah satu daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel). Diduga ada pihak yang membuka hasil tes Covid-19 beserta nama, alamat hingga nomor induk kependudukan (NIK) dari pasiennya.
"Sebenarnya cukup berbahaya kalau misalkan di lingkungan atau di kondisi sekitar kita tidak mendukung atau bisa jadi terjadi adanya diskriminasi terhadap pasien," ujarnya.
Selain karena kelalaian dari pemerintah daerah, kebocoran data juga disebabkan lemahnya keamanan yang diterapkan pemerintah.
Seperti yang terjadi pada 20 Mei 2020, yakni sebanyak 230 ribu database pasien Covid-19 bocor dan diperjualbelikan di forum internet.
Akibat lemahnya keamanan, data pasien Covid-19 tersebut menjadi korban karena diperjualbelikan di forum internet.
Selain itu, sempat terjadi di mana sebanyak 279 juta data peserta BPJS Kesehatan bocor termasuk data warga yang sudah meninggal diperjualbelikan di forum peretasan online.
Kekinian terjadi pula di mana data pengguna aplikasi eHAC milik Kemenkes dibiarkan terbuka tanpa pengamanan pada 15 Juli 2021.
"Negara mestinya tidak boleh absen dsoal perlindungan data pribadi warga yang namanya penyebarluasan data pribadi atau identitas digital itu tentu jelas memiliki konsekuensi terhadap tindak kejahatan berujung pada ketidakamanan dan keselamatan pada warga itu sendiri."
Baca Juga: Kebocoran Data Warga Marak Terjadi Diyakini karena Ulah Pemda Sendiri
