Infografis
Suara.com - Anggota Tim Advokasi Laporan Warga di LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menyinggung pemerintah yang kerap mengumbar data pribadi warga, entah itu karena lemahnya keamanan ataupun ada unsur kesengajaan.
Namun di sisi lain, pemerintah malah menutupi data yang semestinya bersifat terbuka atau transparan.
Terhitung ada beberapa kasus serupa yang terjadi sejak 2020, di mana data pribadi warga yang seharusnya bersifat rahasia malah bisa diakses mudah. Saking lemahnya keamanan, data pribadi warga pun kerap dicuri peretas dan diperjualbelikan.
"Kalau kita lihat satu tahun ke belakang mengenai lemahnya perangkat digital kita sekaligus kebocoran data kita itu memang sudah berulang kali terjadi, baik itu yang kemudian disebabkan oleh hacker atau memang kelalaian pemerintah," kata Firdaus dalam Diskusi Publik Keamanan Data Surveilans Digital untuk Kesehatan Masyarakat secara virtual, Rabu (15/9/2021).
Dia kemudian menyinggung sikap pemerintah yang kerap membiarkan kejadian tersebut berulang. Namun pada saat bersamaan, pemerintah malah menutupi data-data yang semestinya transparan terkait penanganan Covid-19.
Semisal saja, katanya, data testing Covid-19 yang dilakukan per kota atau per kabupaten. Kemudian data anggaran atau serapan dana vaksin hingga pengadaan lainnya.
"Pelaporan KIPI vaksin yang sampai sekarang belum ada evaluasi maupun upaya untuk membuka data-data itu tadi," ujarnya.
Kebocaran Data Warga Terus Berulang
Firdaus kemudian memngingat kembali untuk menilik pada 29 Maret 2020, saat itu ribuan data warga penerima bantuan sosial Covid-19 di Kota Tegal ternyata dibuka oleh pemerintah daerah setempat. Ia meyakini kalau kasus semacam itu juga terjadi di pemerintah daerah lainnya.
Baca Juga: Kebocoran Data Warga Marak Terjadi Diyakini karena Ulah Pemda Sendiri
Keyakinan Firdaus pun terbukti dengan kasus serupa terjadi pada 15 Juli 2020, ribuan data penerima paket bantuan sosial Covid-19 Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dibuka juga oleh pemda setempat.
