Infografis
"Itu upaya menggembosi, karena syarat yang diajukan adalah harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Saya melihat yang ditawarkan KPK itu bukan program pencegahan seperti yang saya sampaikan," paparnya.
Belakangan, kabar itu dibantah oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Namun, dia mengklaim ada beberapa pegawai yang tidak lolos TWK meminta untuk diperhatikan masa depannya setelah resmi didepak dari lembaga antikorupsi.
Terkait informasi yang santer beredar, mereka akan ditempatkan di perusahaan BUMN. Ghufron tak mengetahui informasi tersebut.
"Yang jelas form-nya saya enggak tahu, kalau ditawari, itu bukan ditawari. Mereka itu katanya sih, ya, mereka nanya masa sih pimpinan enggak memikirkan mereka, begitu," ucap Ghufron saat dikonfirmasi, Selasa (14/9/2021).
Meski demikian, Ghufron tak menyangkal bahwa memang pegawai KPK nonaktif masih ada yang melakukan perlawanan dalam TWK ini, Namun, adapula pegawai lainnya yang meminta pertolongan.
"Artinya, mereka yang TMS kan ada macam-macam levelnya, ada yang melawan, kemudian ada yang meminta tolong. Mungkin ada yang minta tolong begitu, mereka mungkin inisiasi di antara mereka sendiri, itu mungkin," katanya.
Ghufron pun menegaskan, tak ada pegawai KPK yang nonaktif untuk diminta mengundurkan diri.
"Yang jelas dari kami enggak ada meminta pengunduran diri dan lain-lain," imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, salah satu pegawai KPK nonaktif yang enggan disebutkan namanya it mengaku mendengar bahwa adanya informasi tawaran untuk bekerja di luar KPK. Namun, dirinya hanya mengetahui sebagian pegawai KPK tak lulus ASN yang ditawari hal tersebut.
Baca Juga: Bantu Pegawai Tak Lolos TWK Kerja di Instansi Lain, Mardani PKS Sebut KPK Lupa Masalah Ini
"Kaya gitu sih (mendengar tawaran kerja diluar KPK). Tapi, nggak semua (ditawari)," kata dia.
