Infografis
Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah adanya dana tanggung jawab sosial perusahaan BUMN atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang digunakan untuk kegiatan terorisme.
Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga menjelaskan, sejak Menteri Erick Thohir menjabat terdapat suatu sistem untuk penggunaan dana CSR para BUMN-BUMN.
"Dengan sistem ini, kami dapat mengetahui di mana lokasi pemberian CSR dan untuk apa CSR tersebut diberikan. Jadi kalau untuk radikalisasi, kecil kemungkinannya," ujar Arya kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).
Selain sistem, lanjut Arya, para direksi juga mengkurasi dan menyeleksi program CSR yang akan didanai perseroan, sehingga penggunaan dana CSR dipantau secara ketat.
"Saya juga mendapatkan informasi dari Kimia Farma bahwa karyawan yang merupakan terduga teroris itu tidak bisa mengakses dana CSR, jadi tidak ada yang namanya dana CSR digunakan untuk pemanfaatan radikalisme di Kimia Farma," ucap dia.
Sebelumnya, Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar menyebut, salah satu peran S yakni mencari atau menggalang dana untuk kelompok terorisme JI.
"Terduga S alias MT adalah anggota fundraising Perisai pada tahun 2018," kata Aswin kepada wartawan, Senin (13/9/2021).
Perisai Nusantara Esa merupakan sayap organisasi kelompok terorisme JI. Mereka bergerak dalam bidang advokasi.
Lebih lanjut, Aswin menyebut jika S sendiri pernah menjabat sebagai pembina pada 2020. Dia juga aktif bergabung dalam bidang pengamanan orang dan aset JI alias Tholiah di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek.
Baca Juga: Karyawan Kimia Farma Terduga Teroris Bekasi, Kementerian BUMN Dukung Densus 88
"Anggota Tholiah Jabodetabek saat kepemimpinan Hari," ungkapnya.
