Infografis
Suara.com - Eks Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono turut memberikan komentar terkait isu pergantian Panglima TNI. Menurutnya, dibutuhkan sosok loyal, mengerti perintah hingga mendukung keberlangsungan pemerintahan hingga 2024 dan hal itu disebutnya tercermin pada Jenderal Andika Perkasa.
Arief mengatakan, Presiden Joko Widodo sebagai sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, harus memilih sosok pengganti Panglima TNI saat ini Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun.
"Menurut track record dari sisi loyalitas, kebersamaan dan tahu sama tahu dalam menjaga stabilitas keamanan negara serta sangat bisa diandalkan oleh Kangmas Jokowi, maka sosok Kasad Jendral Andika Perkasa yang paling pas untuk menduduki posisi Panglima TNI," kata Arief kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).
Menurutnya, Jenderal Andika merupakan sosok yang paling mengerti dan pas untuk bisa menjalankan tiga perintah Presiden Jokowi kepada TNI.
Baca Juga: KPA Sebut Konflik Agraria Meningkat Dua Kali Lipat Sepanjang Era Presiden Jokowi
Pertama, kata dia, prajurit TNI masa depan harus memiliki kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi baru serta menjunjung tinggi kemandirian strategis alutsista produk dalam negeri.
Kemudian yang kedua, lanjut Arief, prajurit TNI tidak boleh lagi terjebak dalam ego matra. Presiden menegaskan, TNI harus mampu bersinergi dengan kementerian dan lembaga seperti Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Ketiga, prajurit TNI wajib menjaga kemanunggalan TNI bersama rakyat melalui operasi bakti dan program Tentara Manunggal Membangun Desa,” tuturnya.
Tunggu Supres
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengaku pimpinan di parlemen belum sama sekali menerima supres dari Presiden Jokowi terkait pergantian Panglima TNI. Padahal diketahui masa pensiun Marsekal Hadi Tjahjanto kian dekat, pada awal November 2021 mendatang.
Baca Juga: Timses Jokowi Bantu Rocky Gerung Selesaikan Sengketa Tanah
Selain itu, dari agenda DPR diketahui pada 7 Oktober 2021 DPR sudah memasuki masa reses.
Dasco sendiri memandang bahwa Jokowi sudah memiliki perencanaan sendiri kapan harus mengirim surpres seiring waktu yang kian dekat.
"Justru itu, maksud saya, presiden tentunya sudah menghitung, kapan waktunya presiden memasukkan surat sehubungan agenda DPR yang reses tanggal 7 Oktober dan masuknya bulan November. Saya pikir beliau sudah menghitung," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (79/2021).
Dasco mengatakan saat ini posisi DPR hanya tinggal menunggu surpres dikirim. Mengingat pengajuan nama Panglima TNI pengganti Hadi merupakan wewenang Presiden Jokowi.
Ia memastikan bahwa proses atau mekanisme pengajuan nama Panglima TNI hingga proses fit and proper test di Komisi I nantinya bisa ditargetkan selesai sebelum masa reses, dengan catatan surpes dikirimkan sebelumnya.
"Yang biasa-biasa kan memang, kalau namanya cuma 1 itukan enggak terlalu lama. Cukup 2-3 hari, kecuali namanya lebih dari 2 misalnya," kata Dasco.
