Infografis
Suara.com - Eks Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono turut memberikan komentar terkait isu pergantian Panglima TNI. Menurutnya, dibutuhkan sosok loyal, mengerti perintah hingga mendukung keberlangsungan pemerintahan hingga 2024 dan hal itu disebutnya tercermin pada Jenderal Andika Perkasa.
Arief mengatakan, Presiden Joko Widodo sebagai sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, harus memilih sosok pengganti Panglima TNI saat ini Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun.
"Menurut track record dari sisi loyalitas, kebersamaan dan tahu sama tahu dalam menjaga stabilitas keamanan negara serta sangat bisa diandalkan oleh Kangmas Jokowi, maka sosok Kasad Jendral Andika Perkasa yang paling pas untuk menduduki posisi Panglima TNI," kata Arief kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).
Menurutnya, Jenderal Andika merupakan sosok yang paling mengerti dan pas untuk bisa menjalankan tiga perintah Presiden Jokowi kepada TNI.
Pertama, kata dia, prajurit TNI masa depan harus memiliki kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi baru serta menjunjung tinggi kemandirian strategis alutsista produk dalam negeri.
Kemudian yang kedua, lanjut Arief, prajurit TNI tidak boleh lagi terjebak dalam ego matra. Presiden menegaskan, TNI harus mampu bersinergi dengan kementerian dan lembaga seperti Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Ketiga, prajurit TNI wajib menjaga kemanunggalan TNI bersama rakyat melalui operasi bakti dan program Tentara Manunggal Membangun Desa,” tuturnya.
Tunggu Supres
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengaku pimpinan di parlemen belum sama sekali menerima supres dari Presiden Jokowi terkait pergantian Panglima TNI. Padahal diketahui masa pensiun Marsekal Hadi Tjahjanto kian dekat, pada awal November 2021 mendatang.
Baca Juga: KPA Sebut Konflik Agraria Meningkat Dua Kali Lipat Sepanjang Era Presiden Jokowi
Selain itu, dari agenda DPR diketahui pada 7 Oktober 2021 DPR sudah memasuki masa reses.
Dasco sendiri memandang bahwa Jokowi sudah memiliki perencanaan sendiri kapan harus mengirim surpres seiring waktu yang kian dekat.
