Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo menegaskan sikap menolak wacana menjabat presiden tiga periode. Dia mengharapkan para pendukungnya "tegak lurus" dengan sikap menolak wacana perpanjangan masa jabatan kepala negara.
Jokowi menegaskan tegak lurus pada UUD 1945 dan setia pada hasil reformasi 1998.
Di tengah menguatnya wacana, seorang pakar hukum tata negara menyarankan kepada Jokowi untuk kembali menyampaikan sikap menolak diusung menjadi presiden pada pemilu 2024.
Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan Jokowi tidak melarang siapapun membahas wacana tersebut, tetapi kepala negara berharap pendukung memahami keputusannya.
"Tapi beliau sudah sampaikan sikap politik dan memang hendaknya siapapun yang mendukung beliau itu hendaknya juga tegak lurus dengan Pak Jokowi," kata Fadjroel dalam diskusi di Jakarta, hari ini.
Jokowi tetap tak bersedia dicalonkan lagi menjadi presiden, walaupun partai politik pendukung menginginkannya.
"Pertama amendemen urusan MPR lalu agenda amendemen merupakan urusan MPR dan soal sikap politik adalah menolak perpanjangan tiga periode dan keempat berharap semua pendukung beliau setia tegak lurus sikap politik beliau," kata Fadjroel.
Dalam Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Pernyataan Presiden Jokowi sudah disampaikan beberapakali, di antaranya pada 15 Maret 2021.
Baca Juga: Ini Pembaca Doa Dalam Pertemuan Presiden Jokowi dengan Kepala Daerah di Sulawesi Selatan
"Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi," ujar Stafsus Presiden mengulangi pernyataan Jokowi dalam pernyataan tertulis, Sabtu (19/6/2021).
