Infografis
Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengklaim pihaknya sudah menegur Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) karena kerap mengumbar wacana amandemen UUD 1945 ke publik. Namun teguran yang disampaikan pimpinan MPR ke Bamsoet baru dilakukan melalui grup percakapan WhatsApp yang mereka miliki.
HNW menceritakan kalau jajaran pimpinan MPR RI memiliki grup percakapan di WhatsApp. Grup percapakan tersebut digunakan para pimpinan MPR RI untuk saling mengingatkan satu sama lain termasuk menyampaikan teguran.
"Tentang menegur ketua MPR RI itu sudah terjadi. Kita pimpinan MPR RI itu ada grup WA, di sana kita saling mengingatkan, saling mengkoreksi dan termasuk hal itu sudah disampaikan kepada pak ketua MPR," kata HNW dalam diskusi bertajuk "Amandemen UUD 1945 Untuk Apa?" secara virtual, Sabtu (11/9/2021).
Usai menerima teguran, Bamsoet lantas menjelaskan kalau dirinya tidak maksud mengklaim seolah-olah mempunyai kuasa untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca Juga: Amien Rais Disebut Berhalusinasi soal Jokowi 3 Periode, MPR: Menyesatkan
Saat itu Bamsoet menyebut kalau penyampaian wacana amandemen UUD 1945 itu semata-mata untuk melaksanakan rekomendasi untuk menampung masukan.
"Beliau menyampaikan itu dalam rangka melaksanakan rekomendasi, dalam rangka menampung atau tetap menerima masukan daripada seluruh pihak. Jadi itu sudah kami lakukan di internal pimpinan."
Disampaikan Bamsoet
Sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menilai bergulirnya isu amandemen UUD 1945 karena Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang kerap menyampaikannya pada pidato kenegaraannya.
Zainal pun meminta agar pimpinan MPR RI lainnya bisa menegur Bamsoet apabila amandemen UUD 1945 memang tidak akan dilakukan.
Baca Juga: Soal Presiden Tiga Periode, MPR: Halusinasi, Amien Rais Provokasi
Zainal mengatakan isu adanya amandemen UUD 1945 tidak mungkin bergulir di masyarakat tanpa adanya perwakilan MPR RI yang mengungkapkannya. Seperti halnya Bamsoet yang kerap menyinggungnya pada Sidang Tahunan MPR RI dan di acara peringatan Hari Konstitusi sekaligus perayaan HUT MPR RI ke-76.
"Kalau kita mau fair artinya silakan lah MPR barangkali negur ketuanya paling enggak, 'jangan dong pidato kaya gitu karena itu enggak ada dalam pembicaraan kita' misalnya, tidak ada dalam agenda kita," kata Zainal dalam diskusi bertajuk "Amandemen UUD 1945 Untuk Apa?" secara virtual, Sabtu (11/9/2021).
Hal tersebut disampaikan Zainal karena melihat adanya perbedaan antara pimpinan MPR RI.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid sebelumnya menyebut kalau amandemen UUD 1945 tidak akan dilakukan, namun pada kenyataannya Bamsoet kerap menyampaikannya kepada publik seolah benar akan diwujudkan.
"Kalau ketua MPR itu menyatakan itu di publik, bagaimana mungkin publik bisa menolak untuk mengomentari, bahwa tadi Hidayat Nur Wahid, pak ustaz (mengatakan) nggak ada tuh tapi nyatanya Ketua MPR nya begitu," tuturnya.
