2. Parstisipasi
Dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik masyrakat diberikan hak untuk dapat berpartisipasi secara langsung.
3. Efektifitas dan efisiensi
Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu aktivitas pemerintah agar lebih efisien dan efektif.
Tujuan Otonomi Daerah
Adapun tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah sebagai berikut:
- Distribusi regional yang merata dan adil
- Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik
- Adanya sebuah keadilan secara nasional
- Adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis
- Menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antardaerah terhadap integritas Republik Indonesia.
- Mendorong pemberdayaan masyarakat
- Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
Hak Daerah dalam Otonomi Daerah
Adapaun beberapa aturan yang mengatur tentang hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, berikut adalah beberapa hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah:
- Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- Memilih pimpinan daerah
- Mengelola aparatur daerah
- Mengelola kekayaan daerah
- Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kewajiban Daerah dalam Otonomi Daerah
Baca Juga: Apa Itu Otonomi Daerah? Apa Pengaruhnya Buat Rakyat Indonesia?
Adapun aturan tentang kewajiban yang mengatur tentang kewajiban dalam menjalankan otonomi daerah seperti yang dijelaskan dalam UU Np 32 Tahun 2004 Pasal 22, yakni sebagai berikut: