Infografis
Suara.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun November 2021 di mana setelah itu harus ada sosok yang dapat menggantikannya. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam memaparkan sejumlah tantangan bagi sosok Panglima TNI yang baru nantinya.
Tantangan pertama ialah soal penegakkan HAM yang tidak harus menggunakan kekerasan. Choirul menilai kalau penegakkan HAM itu jangan dibayangkan seperti kebutuhan militer tempo dulu di mana kerap menggunakan kekerasan. Meski demikian, bukan berarti praktik kekerasan dalam penegakkan HAM itu benar-benar hilang pasca reformasi.
"Ini banyak kasus yang sifatnya enggak seperti di Orde Baru karena peran dan fungsi TNI sudah sebagian besar diambil alih oleh kepolisian sehingga model-model seperti zaman Orde Baru itu sudah sangat minim, tapi bukan berarti enggak ada kasus, kecuali di daerah hotspot, itu kayak Papua," kata Choirul dalam diskusi publik bertajuk Pergantian Panglima TNI dan Transformasi TNI secara daring, Kamis (9/9/2021).
![Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. [ANTARA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/08/22/97642-panglima-tni-marsekal-tni-hadi-tjahjanto.jpg)
Masih terkait dengan penegakkan HAM, Choirul mengungkap rendahnya sikap kooperatif yang ditunjukkan prajurit aktif hingga pensiunan TNI saat dipanggil oleh Komnas HAM untuk dimintai keterangan terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Jokowi: Dalam Urusan HAM Jokowi Gagal
"Bahkan bagi yang sudah pensiun, yang sudah pensiun pun tidak semua mau datang," ujarnya.
Hal itu disebabkan sulitnya mendapatkan perizinan dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan lain sebagainya karena kasus yang terkait itu bersifat masa lalu. Ia menyayangkan karena tidak ada satu kebijakan yang kuat untuk membuat para prajurit atau pensiunan TNI menjadi kooperatif.
"Jadi tidak dicerminkan dengan satu komitmen terhadap penegakkan HAM khususnya dalam konteks pelanggaran HAM yang berat."
