Infografis
Suara.com - Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menilai Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor sangat tidak etis saat mengaku sudah mendapatkan vaksin ketiga atau booster kepada publik.
Indraza menyebut Irsan tidak etis karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin dan secara aturan booster sejauh ini hanya diperuntukan bagi tenaga kesehatan.
"Gubernur Kaltim dengan bangganya menyebutkan, itu tidak pantas, pimpinan daerah mencontohkan ketidakpantasan, itu harus dikritik dan kita dorong jangan ada lagi seperti itu," kata Indraza dalam diskusi virtual, Rabu (7/9/2021).
Dia juga menegaskan sebelum 70 persen masyarakat Indonesia divaksin Covid-19 untuk menjadi kekebalan kelompok atau herd immunity, maka vaksin harus tetap gratis.
Baca Juga: Belum Direkomendasikan WHO, Kemenkes Akan Kasih Vaksin Booster Masyarakat Umum 2022
"Kami mengimbau sepanjang belum terjadi kekebalan komunal dan juga akses vaksinasi masih juga sulit didapatkan masyarakat maka itu sudah tidak etis dan tidak adil kalau masyarakat harus membeli vaksin," jelasnya.
Dia meminta Kementerian Kesehatan untuk mengawasi sejumlah klinik atau tempat vaksinasi yang mulai menjual vaksin booster bagi masyarakat.
Sebelumnya, dalam rekaman suara dalam video kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Samarinda, Kaltim pada akhir Agustus lalu, Irsan mengaku sudah menjalani vaksinasi ketiga atau booster dengan vaksin Moderna.
"Saya sudah booster, cuma Moderna," kata Isran di depan Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Sementara Panglima TNI mengaku sudah mendapatkan suntikan Scretome Booster atau Mesenchymal Scretome Stem Cell (MSC).
Baca Juga: Kemenkes Bakal Suntik Vaksin Booster ke Warga Tahun Depan, Tapi Belum Tentu Gratis
Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan booster dengan Vaksin Nusantara gagasan eks Menkes Terawan Agus Putranto.
Dan Jokowi pun mengaku dirinya menanti Vaksin Pfizer untuk mendapatkan booster.
