Infografis
Suara.com - Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum mau mengambil sikap terkait reklamasi pulau H. Pemprov lebih memilih untuk menunggu hasil putusan resmi dari Mahkamah Agung (MA).
Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum menerima salinan putusan resmi. Sementara, waktu pemberian salinan putusan merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung.
Karena itu, ia enggan mengambil keputusan hanya dari apa yang tertulis dari situs MA. Apalagi yang disampaikan dalam website tidak lengkap.
"Dapat kami sampaikan, kita tidak bisa menerka-nerka hanya dari website Mahkamah Agung tanpa membaca putusan resminya," ujar Yayan dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2021).
Baca Juga: Ricuh saat Geruduk DPRD, Demo Dukung Interpelasi Anies Dibubarkan Polisi
"Kita harus menunggu putusan resmi dan membaca salinan putusannya secara lengkap sebelum membuat keputusan atau tindakan-tindakan lebih lanjut," tambahnya menjelaskan.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebutkan pihaknya menghargai putusan MA. Selanjutnya Pemprov bakal mengkaji putusan terkait izin reklamasi tersebut.
Karena itu, ia meminta agar masyarakat tidak terburu-buru dalam menyikapi hal ini. Nantinya akan ada tindak lanjut begitu putusan diterima terkait reklamasi pulau H.
"Membaca bahasa hukum tidak bisa sepotong-sepotong, harus utuh. Karena, konsekuensinya juga sangat besar. Kami mohon masyarakat bersabar dan tidak gegabah menyikapi ini," pungkasnya.
Belasan Izin Reklamasi Dicabut
Baca Juga: Kampung Susun Akuarium Mulai Dihuni
Diketahui, Anies mencabut 13 izin pulau reklamasi yang diberi izin oleh mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2018 lalu. Kebijakan ini tertuang dalam SK Gubernur No 1040/-1794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 nomor 1283/-1.794.2 perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi 13 pulau.
PT Taman Harapan Indah lantas menggugat pencabutan izin reklamasi Pulau H ke PTUN pada 18 Februari 2019 dan berhasil menang.
Tak terima, Anies kembali mengajukan banding ke PTTUN. Hasilnya, PTTUN memutuskan untuk tetap membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan mewajibkan Anies mencabut SK tersebut.
Menanggapi hasil PT TUN, Anies dan PT Taman Harapan Indah selaku pengembang sama-sama mengajukan kasasi ke MA.
Anies ingin membatalkan PT TUN sedangkan Taman Harapan Indah ingin Anies diwajibkan memperpanjang izin reklamasi.
Di tingkat kasasi, MA memutuskan untuk mengabulkan kasasi yang dilayangkan Anies.
Akhirnya, PT Taman Harapan Indah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. Sampai akhirnya, PK dikabulkan MA. MA mengembalikan putusan sesuai putusan banding yang memerintahkan Anies agar menerbitkan izin reklamasi Pulau H.
"Kabul PK, Batal Judex Juris, Adili Kembali, Tolak Gugatan (CF.JF.PT)," tulis putusan yang dikutip dari situs MA.
Dengan keputusan itu, artinya MA membatalkan judex juris kasasi yang sempat dimenangkan Anies.
Judex juris yang dibatalkan dalam perkara ini merupakan putusan di tingkat MA sebelumnya, yang adalah Kasasi, yang memenangkan pihak Anies.
Perkara nomor 84 PK/TUN/2021 ini diketok oleh ketua majelis Supandi dengan anggota majelis Yulius dan Yosran. Adapun panitera pengganti yaitu Teguh Satya Bhakti.
