Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio membantah meminta MS, terduga korban pelecehan dan perundungan, memenuhi panggilan lembaganya tanpa pendampingan kuasa hukum.
MS diagendakan bakal menjalani pemeriksaan internal oleh KPI. Namun berdasarkan pengakuan MS kepada kuasa hukumnya, dia diminta untuk hadir sendiri tanpa pendampingan kuasa hukum.
“Enggak (tidak benar MS diminta hadir tanpa kuasa hukum). Boleh didampingi kuasa hukumnya,” bantah Agung saat dihubungi wartawan, Senin (6/9/2021).
Dia pun mengatakan, MS dapat hadir sendiri atapupun dengan pendampingan kuasa hukumnya.
Baca Juga: Dipukuli hingga Ditelanjangi di Kantor KPI, MS Tuntut Para Pelaku Dihukum Seadil-adilnya
“Kan demi kenyamanan beliau, dia mau datang sendiri terus kalau ada pilihan kuasa hukumnya enggak apa-apa (kalau mau datang) gitu. Dibolehkan, kami serahkan kepada yang bersangkutan,” ujar Agung
Seperti pemberitaan sebelumnya, MS, Rony E. Hutahaean mengaku mendapat informasi dari MS. Klien diminta hadir pada hari ini Senin (6/9/2021) untuk menjalani pemeriksaan internal KPI.
Namun dalam pemanggilan itu MS diminta hadir sendiri.
“Kalau KPI sendiri tadi pagi berkomunikasi dengan korban ada panggilan tapi sejauh ini karena bentrok ya dan kedua beliau bersedia untuk hadir di KPI, jika didampingi pengacara atau penasihat hukumnya,” kata Ronny kepada wartawan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (6/9/2021).
Rony pun mengaku tidak mengetahui alasan KPI meminta MS datang tanpa pendampingannya.
Baca Juga: Tayangkan Kebebasan Saipul Jamil Eksklusif, Stasiun TV Ini Minta Maaf
“Kami enggak tahu alasan KPI,” imbuh Rony.
Atas hal itu, selaku kuasa hukum MS, Rony menyayangkan sikap dari KPI . Dia pun berencana akan menanyakan maksud lembaga pengawas penyiaran itu.
Padahal, menurutnya perkara ini telah masuk ranah pidana, sehingga segala proses yang dijalani MS harus dengan pendampingan pengacara.
“Kami hanya berharap kepada KPI, bahwa marilah bersama-sama karena ini menjadi masalah ranah proses hukum. Tolong menghargai proses hukum agar ini diselesaikan dengan baik dan benar dan mendapatkan keadilan terhadap klien kami MS,” ujarnya.
Sebelum menjadi perhatian publik, sempat beredar surat terbuka mengatasnamakan MS yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam surat terbuka itu, MS menyebut terduga pelaku berjumlah tujuh orang. Mereka adalah RM (Divisi Humas bagian Protokol KPI Pusat), TS dan SG (Divisi Visual Data), dan RT (Divisi Visual Data).
Lalu, FP (Divisi Visual Data), EO (Divisi Visual Data), CL (eks Divisi Visual Data, kini menjadi Desain Grafis di Divisi Humas), dan TK (Divisi Visual Data).
Dia mengaku telah mengalami perundungan dan pelecehan seksual oleh teman sekantornya sejak 2012.
Perlakuan tidak menyenangkan dari teman sekantornya itu disebutkan MS, mulai dari diperbudak, dirundung secara verbal maupun non verbal, bahkan ditelanjangi.
Kejadian itu terus terjadi sampai 2014 hingga akhirnya MS divonis mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) usai ke psikolog di Puskesmas Taman Sari lantaran semakin merasa stres dan frustrasi.
"Kadang di tengah malam, saya teriak-teriak sendiri seperti orang gila. Penelanjangan dan pelecehan itu begitu membekas, diriku tak sama lagi usai kejadian itu, rasanya saya tidak ada harganya lagi sebagai manusia, sebagai pria, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Mereka berhasil meruntuhkan kepercayaan diri saya sebagai manusia," kata MS dalam surat terbukanya yang dikutip Suara.com, Rabu (1/9/2021).
Dalam surat terbuka itu, MS mengaku pernah melaporkan kasus ini ke Polsek Metro Gambir. Namun, menurutnya tak ada tindaklanjut dari aparat kepolisian.
