Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Golkar, Adies Kadir turut berkomentar soal kebocoran data pribadi yang semakin marak terjadi, termasuk data pribadi Presiden Jokowi yang bocor lewat sertifikat vaksin yang beredar di media sosial.
Adies mengatakan, pihaknya nanti dalam rapat bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mempertanyakan terkait dengan tugas Direktorat Tindak Pidana Siber dalam mengantisipasi isu kebocoran data tersebut.
"Jadi nanti kalau dalam rangka Raker (rapat kerja) dengan Komisi III, DPR dengan Kapolri, kami akan menanyakan bagaimana sih sebenarnya sibernya kita, terus kesiapan terhadap hal-hal seperti itu," kata Adies ditemui di DPD Golkar DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (4/9/2021).
Meski diakuinya tugas polisi siber sejauh ini masih baik, Adies mengatakan, kebocoran data ini apalagi milik Presiden di media sosial ini perlu dicari tahu penyebabnya.
"Kita harus melihat sebab musababnya kenapa bisa bocor begitu," tuturnya.
Kendati begitu, Adies mengatakan, soal kebocoran data milik Jokowi di media sosial harus dilihat akar masalahnya. Kalau bocor karena ulah hacker perlu didalami oleh polisi siber.
"Kalau di hack memang itu tugasnya siber, ini yang harus kita teliti dulu, jadi kita tidak bisa menjustice ini apakah siber atau bukan, kadang-kadang ada orang yang teledor atau apa," tandasnya.
Data Bocor
Sebelumnya, seorang warganet mengunggah foto yang menunjukkan surat keterangan vaksinasi Covid-19 di Twitter. Ternyata, surat keterangan vaksinasi Covid-19 itu milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dilihat secara umum melalui PeduliLindungi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Rp 1,2 Triliun di Kolaka Timur
Dari unggahannya tersebut, terpampang jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Barcode dua dimensi atau akrab dikenal dengan quick response code (QR code) juga terpampang tanpa disensor oleh pengunggahnya.
