Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmat Handoyo mengatakan Kementerian Kesehatan harus berkolaborasi dengan instasi lain terkait aplikasi PeduliLindungi, menyusul bocornya data diri Presiden Joko Widodo melalui sertifkat vaksin.
Rahmat menilai persoalan aplikasi dan perlindungan data, Kemenkes memang bukan instansi yang ahli di bidang tersebut. Karena itu perlu lebih koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara guna menjamin keamanan data pribadi di aplikasi yang mereka kelola.
"Proses penyempurnaan harus dilakukan, proses perbaikan harus dilakukan lagi kembali, proses peningkatan keamanan juga harus berlapis-lapis. Meskipun kita sadari, kita pahami bahwa Kementerian Kesehatan tidak ahli di bidang siber maupun teknologi ini," kata Rahmat kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).
Sementara itu, terkait kebocoran data yang terus berulang hingga kini dialami sendiri oleh kepala negara, Rahmat mengatakan bahwa hal tersebut jangan dianggap wajar. Perlu investigasi lebih lanjut dan mitigasi agar kebocoran data tidak terjadi lagi dan lagi.
"Ini artinya bahwa sampai adanya data Pak Jokowi tersebar di medsos itu perlu pendalaman. Pendalaman apakah itu betul sertifikat milik presiden, kalau betul perlu penyelidikan, apa yang sedang terjadi, siapa yang sedang bermain-main untuk mencuri itu apa manfaatnya dan apa kegunannya," kata Rahmat.
Reaksi Istana
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyayangkan terkait beredarnya Nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Jokowi melalui sertifikat vaksin di PeduliLindungi.
Data diri Jokowi itu bocor dan viral di media sosia. Bahkan seorang warganet mengunggah sertifikat vaksin Jokowi yang lengkap dengan NIK, tanggal lahir dan keterangan vaksinasi dosis kedua.
"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," ujar Fadroel saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/9/2021).
Baca Juga: Sembako Jokowi Picu Kerumunan, Joman: Jangan Salahkan Presiden, Kecuali Bawa Penyakit
Ia pun berharap pihak terkait melakukan langkah-langkah khusus agar tak terjadi kejadian serupa. Hal tersebut agar data milik masyarakat terlindungi.
