Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmat Handoyo mengatakan Kementerian Kesehatan harus berkolaborasi dengan instasi lain terkait aplikasi PeduliLindungi, menyusul bocornya data diri Presiden Joko Widodo melalui sertifkat vaksin.
Rahmat menilai persoalan aplikasi dan perlindungan data, Kemenkes memang bukan instansi yang ahli di bidang tersebut. Karena itu perlu lebih koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara guna menjamin keamanan data pribadi di aplikasi yang mereka kelola.
"Proses penyempurnaan harus dilakukan, proses perbaikan harus dilakukan lagi kembali, proses peningkatan keamanan juga harus berlapis-lapis. Meskipun kita sadari, kita pahami bahwa Kementerian Kesehatan tidak ahli di bidang siber maupun teknologi ini," kata Rahmat kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).
Sementara itu, terkait kebocoran data yang terus berulang hingga kini dialami sendiri oleh kepala negara, Rahmat mengatakan bahwa hal tersebut jangan dianggap wajar. Perlu investigasi lebih lanjut dan mitigasi agar kebocoran data tidak terjadi lagi dan lagi.
Baca Juga: Sembako Jokowi Picu Kerumunan, Joman: Jangan Salahkan Presiden, Kecuali Bawa Penyakit
"Ini artinya bahwa sampai adanya data Pak Jokowi tersebar di medsos itu perlu pendalaman. Pendalaman apakah itu betul sertifikat milik presiden, kalau betul perlu penyelidikan, apa yang sedang terjadi, siapa yang sedang bermain-main untuk mencuri itu apa manfaatnya dan apa kegunannya," kata Rahmat.
Reaksi Istana
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyayangkan terkait beredarnya Nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Jokowi melalui sertifikat vaksin di PeduliLindungi.
Data diri Jokowi itu bocor dan viral di media sosia. Bahkan seorang warganet mengunggah sertifikat vaksin Jokowi yang lengkap dengan NIK, tanggal lahir dan keterangan vaksinasi dosis kedua.
"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," ujar Fadroel saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/9/2021).
Baca Juga: Sertifikat Vaksin Jokowi dan NIK Mudah Dilihat Publik, Menkominfo: Tanyakan ke Kemenkes
Ia pun berharap pihak terkait melakukan langkah-langkah khusus agar tak terjadi kejadian serupa. Hal tersebut agar data milik masyarakat terlindungi.
"Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat," katanya.
Viral
Diketahui, surat keterangan vaksinasi Covid-19 itu milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dilihat secara umum melalui PeduliLindungi. Hal itu terungkap setelah seorang warganet mengunggah tangkapan layar surat vaksinasi milik Jokowi di media sosial, Twitter.
Dari unggahannya tersebut, terpampang jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Barcode dua dimensi atau akrab dikenal dengan quick response code (QR code) juga terpampang tanpa disensor oleh pengunggahnya.
Selain itu, terdapat pula keterangan bahwa Jokowi sudah menjalani vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021.
Terlihat dari aktivitasnya, pengunggah dapat bebas mengakses sertifikat vaksin milik orang lain. Terbukti halnya ia bisa memeriksa sertifikat milik Jokowi.
