Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menilai tender pengadaan multivitamin dengan nilai anggaran mencapai Rp 2 miliar hanya membuat citra DPR semakin buruk. Tamliha lantas memandang pengadaan multivitamin itu sebaiknya dibatalkan.
"Ya dibatalkan, apa sih susahnya membatalkan. Membuat citra DPR buruk saja," kata Tamliha di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (2/9/2021).
Menurut Tamliha pengadaan multivitamin memang tidak perlu, apalagi jika diperuntukan kepada para anggota DPR. Pasalnya kata dia, anggota DPR dapat membeli secara pribadi menyoal multivitamin.
"Ya gak perlu lah, masa kita kan beli sendiri. Saya vitamin D beli sendiri, kemudian apalagi tuh, ya kan bekas Covid," ujarnya.
Baca Juga: Setjen DPR Anggarkan Rp 2 M untuk Borong Multivitamin, MKD: Bukan untuk Anggota Dewan
Sementara itu, Habiburokhman dari Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra mengatakan anggota DPR memang bisa membeli multivitamin secara masing-masing melalui kocek pribadi.
Habiburokhman yang juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sebelumnya juga menegaskan bahwa pengadaan multivitamin bukan diperuntukan untuk anggota DPR.
"Kalau anggota DPR membeli sendiri vitamin dari dana pribadi, termasuk kami juga membeli vitamin untuk keperluan konstituen di dapil juga dengan uang pribadi kami," kata Habiburokhman.
Pengadaan Multivitamin Rp2 M Bukan buat Dewan
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR) Habiburokhman menegaskan bahwa pengadaan multivitamin oleh Setjen DPR dengan anggaran Rp 2 miliar bukan diperuntukan untuk anggota DPR.
Baca Juga: Setjen DPR Anggarkan Rp 2 Miliar untuk Borong Multivitamin
Pengadaan itu diperuntukan bagi seluruh pegawai yang berkerja di lingkungan Kompleks Parlemen, kecuali para Dewan.
"Soal anggaran vitamin di DPR perlu saya garis bawahi itu bukan untuk anggota DPR tetapi untuk staf pendukung seperti Pamdal, staf PNS, staf sekretariat dan lain-lain," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).
Habiburokhman menilai kalangan pekerja di Kompleks Parlemen memang harus mendapat proteksi di tengah pandemi Covid-19. Salah satu untuk melindungi para pekerja itu ialah dengan pemberian multivitamin.
"Mereka bertemu langsung dan melayani masyarakat yg datang ke DPR. Jangan sampai masyarakat yang ke DPR justru terpapar Covid dari staf yang bekerja di DPR dan sebaliknya," ujar Habiburokhman.
Ia menceritakan bahwa beberapa waktu lalu puluhan Pamdal yang menjaga keamanan sempat terpapar Covid-19. Hal itu kata dia tentu menjadi sangat riskan, mengingat Pamdal berjaga di setiap pintu masuk maupun akses baik menuju ke dalam Kompleks Parlemen maupun ruangan-ruangan tertentu di gedung.
Anggarkan Rp2 Miliar Borong Multivitamin
Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI diketahui menganggarkan dana Rp2 miliar untuk pengadaan multivitamin melalui tender. Anggaran pengadaan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.
Tender pengadaan multivitamin berkode 685087 itu diketahui melalui laman lpse.dpr.go.id. Di mana Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) DPR RI mencatat tender pengadaan multivitamin dibuat pada 16 Juli 2021 dengan diikuti 18 peserta.
Adapun nilai pagu paket tender tersebut senilai Rp2.096.080.000,00. Sementara untuk nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket Rp2.074.950.955,00.
Masih mengutip laman yang sama, diketahui tahapan tender pengadaan multivitamin yang diikuti 18 peserta itu sudah selesai.
Mengenai sistem tender pengadaan multivitamin masuk kategori tender cepat, pascakualifikasi satu file, harga terendah sistem gugur. Dengan cara pembayaran, yakni dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
"Cara pembayaran lump sum," tulis laman terkait dikutip Suara.com, Kamis (2/9/2021).
Tercatat pemenang tender pengadaan multivitamin ialah PT. Chemipharma Julien Djonelida yang beralamat di Jalan Kedondong Nomor 10 Rawamangun-Pulo Gadung, Jakarta Timur.
PT. Chemipharma Julien Djonelida memenangkan tender dengan harga penawaran, harga terkoreksi, dan reverse auction di angka Rp1.733.655.000.
Sementara itu, berkaitan dengan tender pengadaan multivitamin ini, Sekjen DPR Indra Iskandar belum memberikan tanggapan kendati sudah dihubungi.
