Infografis
Pertemuan Koalisi Parpol Parlemen
Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate membeberkan isi pertemuan antara petinggi partai politik koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Menurutnya ada lima topik yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Johnny menyampaikan dalam pertemuan para petinggi parpol koalisi pemerintah turut ada 7 ketua umum partai politik dan tujuh sekjen partai politik.
Pertama, PDIP diwakili Ketua Umum Megawati Soekarnoputri beserta sekjen Hasto Kristiyanto. Kedua, Partai Gerindra diwakili Ketua Umumnya, Prabowo Subianto dan Sekjen, Ahmad Muzani. Ketiga, Partai Nasdem diwakili Ketua Umum Surya Paloh dengan Johnny G Plate, kemudian Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Lodewijk Paulus.
Kemudian PKB Muhaimin Iskandar dengan Hassanuddin Wahid dan PPP Suharso Monoarfa dengan Arwani Thomafi. Dan tentu saja PAN diwakili oleh ketua umum Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai sekjen.
Pembahasan pertama, kata Johnny, terkait perkembangan dan evaluasi penanganan Covid-19. Dalam soal ini pembahasan dimulai dari tantangan hingga bagaimana pencapaian dalam usaha mengakhiri pandemi.
Kedua, terkait dengan perekonomian nasional, pencapaian makro ekonomi nasional dan tantangan makro ekonomi nasional.
"Melalui kerja keras keras di tahun 2021 terlihat tanda-tanda penanganan ekpnomi kita, yang kuartal 1 kontranski 0,7 persen kuartal 2 tumbuh 7,7 persen, harapannya pertumbuhan bisa dipertahankan di kuartal 3 dan kuartal 4," tuturnya.
Topik bahasan yang ketiga, yakni terkait dengan startegi ekonomi dan bisnis negara. Johnny mengatakan, Jokowi dalam pertemuan tersebut meminta koalisi bisa kompak mendukung kebijakan ekonomi berbasis produksi dan produktif.
Baca Juga: Nasdem: Jangan Sampai Segala Macam Terkait Amandemen jadi Bola Liar
Kemudian yang keempat, terkait dengan ketatanegaraan. Menurutnya, otonomi daerah dan sistem pemerintah sebagai dampak dari Covid-19 dibutuhkan kecepatan-kecepatan pengambilan keputusan, tantangan-tantangan dari kebijakan-kebijakan sistem pemerintahan dan otonomi daerah yang saat ini di masa pandemi.
