Infografis
Suara.com - Anggota DPR Komisi VIII, Achmad mengapresiasi cara-cara Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini dalam mengakselerasi penyaluran bantuan sosial. Menurutnya gaya dialog Risma dalam mengurai kerumitan distribusi secara on the spot sangat lugas.
Model dialog "on the spot" atau menggelar rembug bareng dengan semua pihak yang terkait, menurut Achmad, membuat masalah bisa diselesaikan saat itu juga. Apalagi Mensos Risma bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tegas.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mensos. Pertemuan seperti ini cepat bisa mengambil solusi. Data-data bisa langsung dibuka dan dianalisa di sini. Pertemuan dihadiri oleh pihak-pihak terkait sehingga bisa clean and clear," kata Achmad usai pertemuan membahas akselerasi penyaluran bansos di Kota Pekanbaru (31/8/2021).
Hadir dalam pertemuan itu anggota Komisi VIII DPR RI DR. Achmad, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Syafaruddin Poti, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, dan Staf Khusus Menteri Sosial.
Baca Juga: DPR Pertanyakan Target Rangking Kemudahan Berbisnis di Indonesia
Sebagai salah satu pihak yang terlibat langsung dalam pertemuan tersebut, Achmad tidak melihat ada nada kemarahan pada diri Risma selama memimpin pertemuan. Dia melihatnya sebagai sikap tegas dan cepat mengambil keputusan.
"Dari pendapat yang disampaikan berbagai pihak, salah satu kendala utama dalam penyaluran bansos di Provinsi Riau adalah tantangan geografis. Dan Bu Risma tidak terlalu lama menemukan solusi dan membuat keputusan," kata anggota Fraksi Demokrat tersebut.
Topografi wilayah yang banyak terdapat sungai dan melintasi laut, katanya, membuat penyaluran bansos tidak secepat yang diharapkan.
"Nah bu Risma tadi langsung memutuskan untuk menyalurkan sekaligus dalam enam bulan. Untuk itu beliau langsung menyanggupi untuk menerbitkan permensos. Ini keputusan cepat dan solutif," kata Achmad.
Dalam pertemuan tersebut, Risma memang memberikan pandangan senada. Mensos menyatakan, faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di kawasan 3T terlambat menerima bansos.
Baca Juga: Ogah Banding soal Vonis 12 Tahun, KPK Segera Eksekusi Perampok Bansos Juliari ke Lapas
"Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan," katanya.
Kesimpulan tersebut didapat setelah mendengarkan penjelasan hadirin, yakni pemerintah daerah, bank Himbara, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Riau, dan anggota DPRD yang turut hadir.
Saat mengecek kendala penyaluran bantuan, beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditempuh dengan menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, berkisar antara Rp200-600 ribu.
"Bantuannya saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya untuk apa Pak. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan," kata Risma dalam pertemuan di Hotel Aryaduta Pekanbaru tersebut.
Namun demikian, ia akan melakukan asesmen lebih dahulu untuk memastikan pendekatan apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan haknya.
