Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan atas beberapa poin dalam Uji Materi Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hasil revisi nomor 19 tahun 2019.
Salah satu poin yang diputuskan MK menyatakan bahwa, proses alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sehingga tetap konstitusional.
Merespons hal tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, jika lembaganya masih menunggu hasil di Mahkamah Agung (MA).
Untuk diketahui, MA kini juga tengah menguji Peraturan Komisi (Perkom) KPK Nomor 1 tahun 2021 dasar dari peralihan pegawai menjadi PNS.
Baca Juga: MK Nyatakan Alih Status Pegawai KPK Lewat TWK Tak Melanggar Konstitusi
"Kan masih ada permohonan uji materi di MA. Ya, kami juga menunggu putusan MA," kata Alex dalam keterangannya, Selasa (31/8/2021).
Menurut Alex, hasil uji materi di MA nantinya juga cukup menentukan. Perkom tersebut merupakan dasar dalam proses TWK untuk alih status pegawai KPK.
"Biar tuntas sekalian. Karena yang di MA menyangkut perkom yang menjadi dasar sah tidaknya TWK," katanya
Pada Selasa siang, MK menolak seluruh permohonan dalam uji material undang- undang KPK Nomor 19 tahun 2019 terkait proses alih status pegawai KPK. Dalam keputusan uji materiil, MK menyatakan TWK tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap konstitusional.
"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK Jakarta.
Baca Juga: Novel Sebut OTT Bupati Probolinggo Tak Lepas dari Peran Tim Satgas KPK Tak Lulus TWK
Hasil dalam uji materil itu diputuskan sembilan hakim konstitusi, yakni Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, yang masing-masing sebagai anggota.
Putusan tersebut menjawab gugatan Nomor 34/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh Muh Yusuf Sahide selaku Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia.
Dalam petitumnya, Yusuf Sahide meminta MK menyatakan dua pasal di UU No 19 tahun 2019 tentang KPK bertentangan dengan UUD 1945.
Kedua pasal tersebut adalah pasal 69B ayat (1) yaitu "Pada saat UU ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan."
Serta pasal 69 C yang berbunyi "Pada saat UU ini mulai berlaku, Pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
