Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengungkapkan kesetujuannya dengan pandangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang pernah menyebut presiden merupakan petugas partai.
Benny menegaskan, pernyataan presiden adalah petugas partai, lantaran untuk meraih posisi orang nomor satu tersebut sebelumnya harus diusung partai politik.
"Saya sebetulnya sangat setuju dengan pandangan yang terhormat Ibu Megawati yang pernah menyampaikan bahwa presiden itu adalah petugas partai," ujar Benny dalam diskusi daring di kanal YouTube Formappi, Senin (30/8/2021).
Benny mengemukakan, tentunya dalam konteks tersebut partai politik adalah kekuatan rakyat dan kekuatan rakyat adalah partai politik yang mengusung dan memperjuangkan calon presiden terpilih. Jika sudah terpilih, kata Benny, seorang presiden pasti berkonsultasi dengan partai politik.
"Sebagai petugas partai, dia akan menjalankan visi dan misi partainya dan menurut saya itu adalah suka tidak suka itulah sistem demokrasi kita. Itulah sistem politik yang kita anut pada saat in," kata Benny.
Dengan begitu diketahui bahwa partai politik memainkan peran yang begitu sentral, baik dalam pelaksanaan di legislatif maupun pelaksanaan di eksekutif.
Benny mengatakan, presiden dalam menjalankan tugas tentu dapat berkonsultasi maupun berkomunikasi dengan partai politik, sebagai contoh melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan kumpulan fraksi-fraksi parpol.
"Yang ingin saya katakan bukan soal konsultasinya, yang ingin saya katakan adalah bahwa presiden terpilih kemudian DPR terplih pasti dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkomunikasi atau berkonsultasi dengan partai politik," ujar Benny.
Megawati Ingatkan Jokowi Petugas Partai
Baca Juga: Viral Camat dan Petugas Partai Halal Bihalal Undang Biduan Erotis, Begini Nasibnya Kini
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan lagi bahwa semua kader PDI Perjuangan, yang menjabat di badan legislatif maupun eksekutif, merupakan petugas partai. Termasuk Presiden Joko Widodo.
