Setelah pulang ke Tanjungbalai, Syarial lalu memanggil Direktur PDAM Tirta Kualo Yudhi Gobel terkait pembayaran uang jasa Ruri dengan mengatakan "Mohon dibantulah Pak Dir" kemudian dijawab "Iya Pak saya lihat dulu".
Syahrial lalu menghubungi Lili via "whatsap" dan melapor bahwa ia sudah "melakukan 'follow up' untuk adek kita dan direkturnya berkenan untuk dicicil" dan dijawab Lili "terima kasih".
Sekitar 15 hari kemudian Syarial kembali panggil Yudhi Gobel agar uang jasa Ruri Prihatini Lubis diselesaikan karena merasa tidak enak dengan Lili. Uang jasa pengabdian Ruri lalu dibayar dengan cara dicicil 3 kali dengan jumlah seluruhnya Rp53.334.640
Selesai uang dibayarkan, Syahrial kembali menginfokan kepada Lili lewat "whatsapp" dengan mengatakan "Bu sudah 'clear' hak adik ibu dan akan diberikan oleh direktur PDAM" dan dijawab "Terima kasih sukses selalu adinda"
"Majelis tidak sependapat dengan pembelaan terperiksa yang menyatakan permintaan bantuan ke M Syarial bukan dalam rangka pelaksanaan tugas karena dalam kode etik dan pedoman perilaku dinyatakan penggunaan pengaruh bukan hanya dalam pelaksanaan tugas tapi berlaku juga dalam rangka kepentingan pribadi," ungkap Anggota Majelis Etik Albertina Ho.
Dalam pembelaannya, Lili mengatakan secara pribadi tidak memperoleh keuntungan apa pun dari permintaan bantuan ke M Syahrial, namun majelis etik berpendapat adanya suatu keuntungan yang diperoleh Lili bukan hal yang dipersyaratkan dalam ketentuan kode etik dan pedoman perilaku melainkan cukup bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi.
"Apa yang dilakukan terperiksa adalah memperjuangkan agar uang jasa pengabdian saudaranya dibayarkan maka menurut pendapat majelis hal tersebut adalah juga masuk ke dalam pengertian kepentingan peribadi," tegas Albertina.
Dalam sidang diputuskan Lili Pintauli terbukti melakukan pelanggaran etik sehingga dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan. (Antara)
Baca Juga: Sanksi Potong Gaji Rp1,8 Juta, Lili Masih Dapat Duit Puluhan Juta Tiap Bulan dari KPK