Infografis
Suara.com - Dewan Pengawas KPK menyebut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar sempat melakukan swafoto dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial saat pertama kali berkenalan. Peristiwa itu terjadi ketika Lili berada di dalam pesawat dengan Syahrial dari Medan tujuan ke Jakarta.
"Sekitar Februari-Maret 2020, terperiksa berkenalan dengan M Syahrial sebagai Wali Kota Tanjungbalai di pesawat dalam perjalanan dari Kualanamu Medan ke Jakarta, pada waktu itu Syarial sudah mengetahui terperiksa menjabat sebagai pimpinan KPK, memperkenalkan dirinya sebagai Wali Kota Tanjungbalai kemudian setelah pesawat mendarat, terperiksa dan M Syarial melakukan swafoto (foto selfi) bersama," kata Anggota Majelis Etik Albertina Ho di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK Jakarta, Senin.
Menurut majelis etik, pada Februari-Maret 2020, Lili Pintauli bertemu dengan M Syahrial dalam pesawat Batik Air dari Medan menuju Jakarta dan Syarial terlebih dahulu menegur Lili dengan mengatakan, "Ibu Lili ya?".
Lalu Lili menjawab, "Kok tahu?".
Baca Juga: Sanksi Potong Gaji Rp1,8 Juta, Lili Masih Dapat Duit Puluhan Juta Tiap Bulan dari KPK
M. Syahrial kembali mengatakan "Iya kan saya temenan di instagram dengan Bu Ruri, jadi saya suka lihat foto-foto Bu Ruri di acara-acara keluarga, ada ibu di situ.".
Ruri yang dimaksud adalah Ruri Prihatini Lubis, saudara Lili, yang pernah menjabat sebagai Plt Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirto Kualo Kota Tanjungbalai.
Saat turun dari pesawat, Lili lalu menanyakan tentang permasalahan uang jasa pengabdian Ruri Prihantini Lubis yang belum dibayar dengan mengatakan, "Oh iya masalah tuh di sana. Kok kamu nggak bayar itu duit orangnya?". Lalu dijawab M Syahrial.
"Iya bu maaf kami lagi kumpul duit, nanti saya beritahu dengan Bu Rurinya".
Lalu Lili menanggapi, "Iya itu dia sampai bikin surat kalian gak jawab".
Baca Juga: Sanksi Potong Gaji, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Tak Menyesal Langgar Kode Etik
Syarilah lalu meminta nomor ponsel Lili "Izin Bu, saya monitor karena direktur PDAM-nya baru, kalau nanti ada 'progress', saya lapor ke Ibu dan itu minta izin no telepon ibu". Lalu Lili mendiktekan nomor ponselnya ke M Syahrial.
Setelah pulang ke Tanjungbalai, Syarial lalu memanggil Direktur PDAM Tirta Kualo Yudhi Gobel terkait pembayaran uang jasa Ruri dengan mengatakan "Mohon dibantulah Pak Dir" kemudian dijawab "Iya Pak saya lihat dulu".
Syahrial lalu menghubungi Lili via "whatsap" dan melapor bahwa ia sudah "melakukan 'follow up' untuk adek kita dan direkturnya berkenan untuk dicicil" dan dijawab Lili "terima kasih".
Sekitar 15 hari kemudian Syarial kembali panggil Yudhi Gobel agar uang jasa Ruri Prihatini Lubis diselesaikan karena merasa tidak enak dengan Lili. Uang jasa pengabdian Ruri lalu dibayar dengan cara dicicil 3 kali dengan jumlah seluruhnya Rp53.334.640
Selesai uang dibayarkan, Syahrial kembali menginfokan kepada Lili lewat "whatsapp" dengan mengatakan "Bu sudah 'clear' hak adik ibu dan akan diberikan oleh direktur PDAM" dan dijawab "Terima kasih sukses selalu adinda"
"Majelis tidak sependapat dengan pembelaan terperiksa yang menyatakan permintaan bantuan ke M Syarial bukan dalam rangka pelaksanaan tugas karena dalam kode etik dan pedoman perilaku dinyatakan penggunaan pengaruh bukan hanya dalam pelaksanaan tugas tapi berlaku juga dalam rangka kepentingan pribadi," ungkap Anggota Majelis Etik Albertina Ho.
Dalam pembelaannya, Lili mengatakan secara pribadi tidak memperoleh keuntungan apa pun dari permintaan bantuan ke M Syahrial, namun majelis etik berpendapat adanya suatu keuntungan yang diperoleh Lili bukan hal yang dipersyaratkan dalam ketentuan kode etik dan pedoman perilaku melainkan cukup bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi.
"Apa yang dilakukan terperiksa adalah memperjuangkan agar uang jasa pengabdian saudaranya dibayarkan maka menurut pendapat majelis hal tersebut adalah juga masuk ke dalam pengertian kepentingan peribadi," tegas Albertina.
Dalam sidang diputuskan Lili Pintauli terbukti melakukan pelanggaran etik sehingga dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan. (Antara)
