Sering Murka dan Marah-Marah, Wakil Ketua MPR Ini Sarankan Risma Mundur

Senin, 30 Agustus 2021 | 15:23 WIB
Sering Murka dan Marah-Marah, Wakil Ketua MPR Ini Sarankan Risma Mundur
Mensos, Tri Rismaharini. (Dok: Kemensos)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Gaya kepemimpinan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang kerap emosional dan marah-marah mendapat sorotan. Risma bahkan disarankan mundur sebagai menteri.

Saran mengundurkan diri dari jabatan sebagai menteri itu disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid.

"Ya nggak ada gunanya marah-marah lah. Kalau marah-marah terus kan mending mundur saja. Artinya nggak mampu bekerja, nggak mampu mengkoordinir anak buahnya, semua orang melihat itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (30/8/2021).

Jazilul mengatakan saat ini seharusnya yang dilakukan Risma ialah melakukan koreksi di internal, bukan justru marah-marah. Kendati menyarankan lebih baik mundur ketimbang marah-marah, Jazilul menegaskan dirinya bukan berarti mendesak Risma untuk mundur.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Minta Polisi Usut Kemungkinan Adanya Jaringan Anti Agama di Indonesia

"Saya gak meminta mundur ya. Ya daripada marah-marah terus kan mending gak marah-marah. Letakkan saja jabatannya," ujar Jazilul.

Mensos Risma Kembali Murka

Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali murka perkara penyaluran bantuan sosial atau bansos. Risma kali ini memarahi pejabat bank BUMN saat kunjungan kerja di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Sabtu (28/8).

Momen Risma emosi terjadi saat rapat yang dilakukan di sebuah hotel. Tampak hadir Bupati Jember, Hendy Siswanto beserta Wakilnya Gus Firjaun.

“Saya kasih peringatan, itu tinggi sekali (data warga yang belum menerima bantuan). Kemarin di Bandung saya dapati data ada 5 ribu yang belum disalurkan, saya pikir itu sudah tinggi sekali. Ini di Jember malah 8 ribu totalnya. Tolong diperbaiki ya,” ujar Risma dengan nada tinggi.

Baca Juga: Usut Kasus Bansos, Risma Obral Penghargaan ke 143 Aparat Penegak Hukum

Kemudian, pejabat bank BUMN itu berusaha untuk memberi penjelasan tentang penyebab penyaluran bansos tidak bisa segera dilakukan. Dicontohkannya, kendala teknis perbankan. Namun, penjelasan itu justru membuat Risma semakin marah.

“Anda tidak pernah merasakan kan, bahwa ketika seorang anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal covid, lalu besok dia kesusahan makan,” kata Risma dengan nada meninggi.

Risma menganggap, sistem birokrasi di bank tersebut telah menghambat, bahkan sengaja mengulur pencairan. Padahal, pemerintah melalui Kemensos sudah bekerja keras agar dana bisa masuk ke perbankan sesuai jadwal, persisnya pada akhir Maret lalu.

“Kami kemarin di akhir Maret itu sudah seperti perang di Kemensos. Di kantor sampai pagi,” ujar Risma.

Lambatnya penyaluran bantuan oleh bank tersebut dinilai berbahaya. Sebab, jika sampai beberapa minggu ke depan bantuan belum juga dicairkan oleh bank BUMN, maka bantuan akan hangus.

“Anda yang tanggung jawab, kalau itu sampai tidak bisa dicairkan,” tegas Risma.

Menurutnya, bank seharusnya lebih proaktif dalam mencairkan dana bantuan yang sudah susah payah diupayakan pemerintah.

“Itu kalau ribuan orang (yang belum dapat bantuan) berdoa semua, bisa hancur kalian semua,” kata dia.

Risma menganggap, tindakan bank tersebut sengaja menyusahkan rakyat kecil yang sudah terdampak pandemi. Di sisi lain, pemerintah kerap menerima keluhan atau tudingan tentang warga miskin yang terdampak pandemi namun belum juga tersentuh bantuan.

“Saya tiap hari baca di media, orang fakir miskin yang tidak tersentuh bantuan. Padahal pagunya ada. Kita terus yang disalahkan. Padahal, tidak semua orang di Kemensos itu pencuri,” ucapnya.

Usai rapat, Risma menolak diwawancarai, alasannya bergegas menuju ke Lumajang Jawa Timur untuk agenda yang sama.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI