Infografis
Suara.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut sanksi yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK dengan pemotongan gaji selama 12 bulan terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar belum sama sekali memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, sepatutnya Dewas KPK dalam amar putusannya juga meminta Lili untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.
"Putusan Dewas KPK dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena semestinya sanksinya adalah permintaan mengundurkan diri (bahasa awamnya: pemecatan )," kata Boyamin melalui keterangannya, Senin (30/8/2021).
Meski begitu, Boyamin mengaku menghormati sanksi yang telah dijatuhi Dewas KPK terhadap Lili. Putusan Dewas ini sebagai sebuah proses yang telah dijalankan berdasar Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Revisi UU KPK.
Namun, Boyamin meminta Lili Pintauli Siregar dengan berjiwa besar untuk mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK. Hal ini untuk menjaga marwah KPK dalam menjaga integritas seluruh Insan KPK serta demi kebaikan NKRI.
"Pengunduran Diri Lili Pintauli Siregar adalah menjaga kehormatan KPK karena jika tidak mundur maka cacat atau noda akibat perbuatannya yang akan selalu menyandera KPK sehingga akan kesulitan melakukan pemberantasan Korupsi," ucap Boyamin.
Lebih lanjut, Boyamin mengatakan, terkait rencana pelaporan Lili atas dugaan keterlibatan dalam penanganan perkara korupsi ke Bareskrim Polri tengah dikaji oleh timnya.
"Opsi melaporkan perkara ini ke Bareskrim berdasar dugaan perbuatan yang pasal 36 UU KPK masih dikaji berdasar putusan Dewas KPK yang baru saja dibacakan," ucapnya.
Dalam putusan Dewas KPK, Lili terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik dengan memberikan sanksi berat terkait kasus jual beli perkara yang melibatkan eks Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.
Baca Juga: Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disanksi Potong Gaji Selama Setahun
"Menghukum terperiksa (Lili Pintauli Siregar) dengan saksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," kata Tumpak dalam sidang putusan kode etik, Senin (30/8/2021).
