Infografis
Suara.com - Partai Golkar Jawa Timur mulai ancang-ancang untuk merebut kemenangan di pemilu tahun 2024.
Ada tiga pendekatan yang akan mereka lakukan. Pertama, membangun persepsi positif kepada partai, menyiapkan calon anggota legislatif yang berkualitas, dan menyiapkan saksi yang loyal dan militan, kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M. Sarmuji dalam Rapat Koordinasi Daerah Badan Saksi Nasional di kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur, Jalan A. Yani Surabaya, demikian laporan Beritajatim.
Selama ini, Partai Golkar sudah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk membangun citra partai.
Sarmuji berkata, “Partai telah juga telah melakukan banyak kegiatan mulai dari lomba-lomba, sosialisasi melalui medsos dan media cetak, online maupun elektronik serta vaksinasi. Fraksi juga kita minta untuk terjun lapangan. Itu semua dalam kerangka membangun citra positif partai. Semakin baik citra positif, elektabilitas partai akan naik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa politik itu adalah persepsi.”
Untuk itu, Sarmuji meminta dukungan semua ketua DPD mulai sekarang mencari calon anggota legislatif yang berkualitas.
“Apalagi kalau kita petakan, pengurus DPD provinsi kalau kita jadikan fungsionaris, sumber daya kita tidak cukup. Jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kuota caleg,” tuturnya.
Golkar juga membutuhkan saksi TPS yang memiliki loyalitas dan militansi tinggi. Saksi di pemilu tidak bisa hanya dengan membayar orang Rp100 ribu atau Rp200 ribu, tetapi minim jiwa berjuang.
“Jadi, mulai sekarang harus kita petakan dan kita inventarisir. Kalau masing-masing dapil ada empat caleg yang mau bekerja keras, Insya Allah kursi semua dapil akan bertambah,” kata Sarmuji yang juga anggota DPR.
Kepala BSN Partai Golkar Jawa Timur Hery Sugihono menambahkan rakorda diselenggarakan dalam rangka persiapan sekolah saksi yang akan diadakan di setiap kota-kabupaten seluruh Jawa Timur. Sekolah saksi akan dimulai awal Oktober 2021.
Baca Juga: Perseteruan Gedung Golkar Samarinda, Andi Harun: Tak Ada Status Pinjam Pakai
Hakikat pemenangan pemilu maupun pilkada adalah perebutan suara di setiap TPS, untuk itu perolehan suara harus dijaga oleh saksi yang andal, katanya.
