Infografis
Sekadar informasi, kunjungan Risma ke Jember dan Lumajang adalah untuk mengurai titik masalah mengapa penerima bansos belum mendapatkan haknya. Usai acara sinkronisasi penyaluran bansos PKH di Aston Hotel Jember, Risma kemudian meluncur ke Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Lumajang.
Risma menerima laporan bahwa di desa tersebut ratusan keluarga PKH tak menerima bansos dari pemerintah. Tak mengenal lelah, meski malam mulai datang, Risma menuju desa yang berada di alur jalan Jember - Surabaya. Medan bergelombang yang dilalui tak menyurutkan langkah Risma mengetahui seperti apa kondisi sebenarnya di desa tersebut.
Setelah kurang lebih 30 menit menyusuri jalanan yang berada di area perkebunan tebu yang berliku dan gelap, sampailah Risma di Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang. Sudah ada Forkompimda Lumajang yang menunggunya, Bupati Thoriqul Haq, Kapolres dan Dandim
Tak butuh waktu lama, Risma minta warga untuk bercerita terkait permasalahan bansos. Dan wargapun mulai mencurahkan persoalan yang dihadapinya.
“Bu Mensos saya tidak menerima bantuan sejak bulan 1 sampai bulan 5. Saya tanyakan ke pendamping katanya tidak ada pencairan,” kata Masfuah salah satu warga.
Sementara warga lainnya juga menyampaikan persoalan yang hampir sama. Bahkan ada warga yang mengaku mendapatkan ancaman ketika menanyakan bantuan sosialnya. Mensos pun menelaah satu persatu persoalan tersebut dan menemukan alur jawaban mengapa bantuan seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), BPNT dan PKH tak tersalurkan seperti seharusnya.
Dalam pertemuan tersebut, Risma meminta pendamping, perwakilan Bank-Bank milik Negara (Himbara) menjelaskan dengan detil berdasarkan data, mengapa bantuan seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), BPNT dan PKH belum diterima masyarakat. dari laporan yang diterimanya, diketahui informasi awal bahwa ada indikasi monopoli pasokan sembako e-warong
Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan petunjuk teknis e-warong yang seharusnya melibatkan masyarakat sekitar untuk memasok barang sembako ke e-warong dan dibawah koordinasi dari dinsos setempat. Mensos juga mendapati laporan bahwa kuantitas dan kualitas bantuan juga tidak sesuai. Seharusnya standar sembako yang diterima KPM senilai Rp200 ribu. Namun kenyataanya, bantuan hanya berisi beras 15 kg, telur 10 butir, kacang tanah 350 gram, manisan 3 buah, apel 3 buah, dan 2 buah yang nilainya tak setara dengan uang Rp200 ribu.
Di Desa Sawaran Kulon, Risma mendapati, KPM PKH menerima bantuan dengan cara dicicil. Hal ini membuat Risma menggelengkan kepala. Besar dugaan hal tersebut dilakukan oleh bank mitra Kemensos yang ditunjuk untuk menyalurkan. Kementerian Sosial menurut Risma tidak pernah mengirim bansos secara kredit.
Baca Juga: Alhamdulillah, Kemensos Berikan Bantuan ke Korban Meninggal Insiden Mall Margo City
“Tolong diproses. Kalau juga ada staff saya, juga saya proses. Tapi bapak juga harus proses, kalau enggak saya laporkan kemanapun,” kata Risma saat berdialog dengan pimpinan bank terkait.
