Infografis
Suara.com - Taliban akan segera mengumumkan jajaran kabinet beserta para gubernur dalam waktu seminggu dan akan mulai menjalankan pemerintahan.
Menyadur Al Arabiya Minggu (29/8/2021), juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan kepada Reuters pada hari Sabtu (28/8/2021) bahwa mereka akan segera mengumumkan jajaran kabinet.
Selain menteri dalam kabinet, Taliban juga akan menunjuk gubernur dan kepala polisi di 33 dari 34 provinsi di Afghanistan.
"Sulit untuk mengantisipasi apakah perempuan akan menjadi bagian dari kabinet di Afghanistan. Keputusan akhir akan diambil oleh para pemimpin tertinggi tentang masalah ini," kata Mujahid.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Vaksinasi Kluster PON Papua Rampung September
Mujahid juga mengatakan bahwa Taliban akan segera mengambil alih kendali penuh bandara Kabul yang saat ini digunakan warga untuk kabur dari Afghanistan.
"Kami memiliki staf keamanan dan teknis yang cukup untuk mengoperasikan bandara Kabul," kata Mujahid.
Media Turki dan Qatar telah melaporkan bahwa Taliban meminta bantuan dari kedua negara untuk membantu menjalankan bandara Kabul. Namun Mujahid membantah klaim tersebut.
"Masih terlalu dini untuk memutuskan apakah kami akan membutuhkan bantuan Turki atau Qatar untuk mengoperasikan bandara Kabul." ujarnya.
Juru bicara Taliban juga mengimbau kepada negara-negara Barat untuk mempertahankan hubungan diplomatik dengan Afghanistan.
Baca Juga: Per Hari Ini, Aplikasi PeduliLindungi Jadi Syarat Perjalanan
Setelah Taliban menguasai Afghanistan pada 15 Agustus, mereka mengumbar janji manis untuk memperbaiki citra mereka di mata rakyat Afghanistan.
Takiban menjanjikan amnesti kepada pegawai pemerintah dan tentara yang sebelumnya bekerja untuk pemerintahan yang didukung barat dan melindungi hak-hak perempuan.
Namun, para aktivis dan jurnalis lokal mengatakan bahwa kenyataan di lapangan sangat berbeda dengan janji yang diumbar oleh Taliban.
Para aktivis dan media lokal banyak yang melaporkan jika Taliban masih melakukan penangkapan dan penggeledahan ke beberapa rumah warga.
Aktivis dan mantan pemimpin politik perempuan mengatakan bahwa mereka berharap diperlakukan sebagai warga negara dengan baik.
