Infografis
Suara.com - Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andi Muhammad Rezaldy menilai pembangunan komando teritorial TNI khususnya di Papua Barat sudah tidak relevan dengan situasi sekarang ini.
Selain dikhawatirkan akan mengganggu profesionalisme dari prajurit, keberadaan komando teritorial juga ditakutkan menjadi ladang bagi politik praktis bagi TNI.
Andy menerangkan kalau saat ini setidaknya pemerintah membangun Komando Distrik Militer (Kodim) 1810 dan juga 6 markas Koramil di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Kalau dilihat dari tujuannya, pembangunan itu dilakukan untuk mendukung perang gerilya di awal-awal masa kemerdekaan.
"Menurut kami sudah tidak relevan untuk dipertahankan karena untuk mendukung profesionalisme TNI itu sendiri," terang Andy dalam acara diskusi bertajuk Cerita Tanah Papua: Otonomi Khusus dan Resolusi Konflik secara daring, Jumat (27/8/2021).
Baca Juga: Keluarga Sudah Minta Maaf karena Langgar Prokes, Pelajar di NTT Tetap Ditinju Babinsa
Andy mengatakan pihaknya mengkhawatirkan pengaruh yang timbul dari adanya komando teritorial tersebut. Salah satu pengaruh yang ditakuti ialah dapat mengganggu profesionalisme para prajurit TNI itu sendiri serta terlibat para politik praktis.
"Dikhawatirkan dapat mendorong prajurit TNI untuk terlibat dalam ranah politik praktis dan mengurusi hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tugas TNI," ujarnya.
Selain itu, Andy juga menyebut kalau keberadaan Komando Teritorial tidak kompatibel dengan sistem demokrasi saat ini. Sehingga bukan hanya menjalankan tugas pokoknya sebagai penjaga pertahanan, tetapi prajurit TNI juga bisa mengurusi hal yang tidak masuk ke dalam tupoksinya.
"Bahkan tidak hanya soal pertahanan tapi juga soal keamanan, soal intelijen yang sebetulnya itu dilakukan oleh institusi lain bahkan menyentuh ke aspek sosial kemasyarakatan."
Baca Juga: Jurnalis Juga Pembela HAM, Kerap Mendapat Kekerasan meski Dilindungi Hukum
