Infografis
Suara.com - Setelah PAN bergabung dengan partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin, kekuatan pemerintah semakin sulit tergoyahkan.
Dengan partai yang dipimpin Zulkifli Hasan gabung, jumlah partai pendukung pemerintah menjadi tujuh: PDI Perjuangan, Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.
Seorang analis politik mengungkapkan kekhawatiran dengan DPR didominasi fraksi dari partai pendukung pemerintah, Parlemen bukan lagi menjadi penyeimbang dan hal ini bisa berbahaya bagi demokrasi.
Pun PKS, salah satu partai oposisi pemerintah, khawatir, "Semakin besar kekuasaan, semakin besar penyimpangannya."
Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen menilai bergabungnya PAN mengubah peta politik di Parlemen. Total kursi yang dimiliki fraksi pendukung pemerintah menjadi 417 atau setelah ada tambahan 44 kursi dari PAN. Sebaliknya, kursi fraksi oposisi berkurang menjadi 104.
"Dengan kata lain kekuatan koalisi di Parlemen menguasai 81,9 persen," kata Lucius kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
Dengan demikian, akan membuat kebijakan yang dibuat pemerintah semakin mudah untuk disetujui DPR, kata Lucius.
Dominasi kekuasaan di Parlemen memang menjadi satu misi sistem presidensial, namun, kata Lucius, bisa membuat kewenangan check and balances Parlemen berpotensi kian kabur.
"Kondisi tersebut membuat DPR yang didominasi koalisi akan cenderung mendukung kebijakan pemerintah. Itu hanya karena mereka tak mau kenikmatan yang sudah dirasakan akan hilang. Maka apa saja yang diajukan pemerintah nyaris tak terhambat untuk diwujudnyatakan berkat kekuatan besar koalisi di DPR," kata Lucius.
Baca Juga: Ogah Kegeeran Masuk Koalisi, PAN Ngaku Masih Tunggu Pernyataan Resmi Jokowi
Menurut Lucius sikap yang demikian bisa menjadi bahaya bagi demokrasi di Indonesia. DPR yang seharusnya menjadi perwujudan kekuatan penyeimbang, kini bakal berubah menjadi kekuatan pendukung pemerintah semata, katanya.
