Parlemen Didominasi Partai Koalisi, Apa Saja yang Diajukan Pemerintah Nyaris Tak Terhambat

Kamis, 26 Agustus 2021 | 15:38 WIB
Parlemen Didominasi Partai Koalisi, Apa Saja yang Diajukan Pemerintah Nyaris Tak Terhambat
Ilustrasi gedung DPR, MPR, DPR, di Jalan Gatot Subroto. [Suara.com/Bowo Raharjo]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kekuatan politik di Parlemen turut mengalami pergeseran seiring bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintah. Suara partai koalisi yang sebelumnya sudah tambah besar, kini tambah tidak tergoyahkan dengan kehadiran PAN.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan dengan bergabungnya PAN membuat kursi parpol koalisi di Parlemen bertambah secara signifikan. Secara keseluruhan koalisi parpol pemerintah di Parlemen kini menjadi 417 kursi, di mana ada tambahan sebanyak 44 kursi dari PAN.

Sebaliknya, dengan bergabungnya PAN otomatis membuat kursi oposisi di Parlemen menjadi turun hingga tersisa 104 kursi.

"Dengan kata lain kekuatan koalisi di Parlemen menguasai 81,9 persen," kata Lucius dihubungi, Kamis (26/8/2021).

Baca Juga: Ibu Pina Mirip Jokowi Disuruh Nyanyi, Kalau Bisa Dikasih Duit Rp 50 Ribu oleh Ustadz Delon

Lucius berujar, penambahan kekuatan parpol koalisi di Parlemen memberikan dampak di mana kebijakan pemerintah semakin mudah untuk mendapat persetujuan DPR. Mengingat keberasaan partai koalisi yang mendominasi Parlemen.

Dominasi kekuasaan di Parlemen di satu sisi memang merupakan satu misi sistem Presidensial. Namun dikatakan Lucius di sisi lain dominasi itu membuat kewenangan check and balances Parlemen berpotensi kian kabur ketika koalisi parpol dibangun sekedar untuk menikmati kekuasaan.

Foto Jokowi saat berbicara dengan petinggi partai politik di Istana Negara, Jakarta. (istimewa)
Foto Jokowi saat berbicara dengan petinggi partai politik di Istana Negara, Jakarta. (istimewa)

"Kondisi tersebut membuat DPR yang didominasi koalisi akan cenderung mendukung kebijakan Pemerintah. Itu hanya karena mereka tak mau kenikmatan yang sudah dirasakan akan hilang. Maka apa saja yang diajukan Pemerintah nyaris tak terhambat untuk diwujudnyatakan berkat kekuatan besar koalisi di DPR," kata Lucius.

Menurutnya sikap yang demikian justru menjadi bahaya serius bagi demokrasi di Indonesia. Lucius mengatakan DPR yang seharusnya menjadi perwujudan kekuatan penyeimbang, kini bakal berubah menjadi kekuatan pendukung pemerintah semata.

Solidkan Keputusan di Parlemen?

Baca Juga: Ini 3 Strategi Besar Jokowi yang Diungkap di Depan 100 Ekonom

Bergabungnya Partai Amanat Nasional seolah menjdi angin segar bagi koalisi partai politik di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Sebab dengan keikutsertaan PAN, otomatis kekuatan koalisi bertambah.

Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus bahkan berharap dengan bergabungnya PAN di koalisi dapat menguatkan kekuatan mereka di Parlemen.

"Yang menarik dari PAN sudah bergabung dengan koalisi ini sehingga diharapkan soliditas lebih bagus keputusan-keputusan terutama di DPR bisa lebih bulat lagi," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (26/8/2021).

Masih dari Parlemen, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menanggapi ihwal diajaknya PAN dalam pertemuan di Istana Negara bersama Presiden Jokowi, Rabu kemarin.

Menurut Dasco bergabungnya PAN tentu turut andil dalam kekuatan koalisi pemerintah yang juga bertambah. Ia pun mengaku menyambut baik hal tersebut.

"Kami sambut baik dan mudah-mudahan dengan bertambahnya pasokan tenaga bagi pemerintahan ini juga bisa menunjang pemerintah untuk lebih keras dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan ekonomi nasional," kata Dasco.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI