Cek Fakta
Suara.com - Isunya sebenarnya sudah lama. Tapi baru-baru ini dapat dipastikan Partai Amanat Nasional menjadi partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin periode 2019-2024.
Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini berada di luar koalisi merespons perkembangan politik hari ini dengan kritis. Seorang analis politik menduga tentu ada kepentingan di balik masuknya PAN ke koalisi partai pendukung pemerintah. Tapi PKB yang merupakan bagian dari koalisi menyatakan menghormati keputusan Presiden Jokowi dan menurut mereka memang seharusnya PAN bergabung.
Bagi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, "Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik, tentu masing-masing punya strategi."
Tetapi PKS, kata Mardani, memiliki kekhawatiran dengan bertambahnya jumlah partai politik yang anggota koalisi pendukung pemerintah.
Baca Juga: Telak! Mardani Kritik Setelah PAN Gabung ke Jokowi: Absolute Power Corrupt Absolutely
"Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," kata dia.
PKS sendiri akan tetap konsisten di luar koalisi partai pendukung pemerintah. Berada di luar pemerintahan berarti leluasa mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.
"PKS insyaallah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insyaallah semuanya untuk membangun negeri," kata Mardani.
Sementara Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PAN sudah seharusnya masuk koalisi.
"Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata Jazilul.
Baca Juga: Pro Kontra Tema Lomba BPIP: Mardani Bilang Terkesan Tendensius, Ace Sebut Bagus
Mengenai pertemuan Presiden dengan para petinggi partai politik koalisi pendukung pemerintah, termasuk wakil dari PAN, di Istana, kemarin, kata Jazilul, tidak mempengaruhi hak prerogatif Presiden.
Dalam pertemuan itu, katanya, juga tidak menyinggung reshuffle kabinet seiring dengan masuknya PAN ke koalisi. Jazilul mengatakan, "Jadi kalau Presiden mau mengambil, mengganti kursi menteri, hari ini, silakan dengan hormat. Dan yang menjadi tolak ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir.”
Soal kursi menteri, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan tidak dibicarakan dalam pertemuan di Istana kemarin dan PAN pun tidak mau cawe-cawe. "Karena itu kewenangan dan hak prerogatif Presiden," kata Viva.
PAN meskipun selama ini di luar koalisi tetap mendukung pemerintah, kata Viva.
"Secara pribadi, hubungan Pak Jokowi dan Bang Zulkifli Hasan sudah berjalan lama dan terjalin baik. Bahkan sewaktu Pak Jokowi masih sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan pribadi ini terjalin dengan baik sampai sekarang," katanya.
Akan tetapi Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin tidak yakin tidak ada kepentingan di balik PAN gabung pemerintah. Dia menduga tentu ada timbal balik, entah perolehan kursi di kabinet maupun kepentingan lain.
"Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung," kata Ujang.
Tetapi jika PAN tidak mendapatkan jatah kursi menteri, menurut dugaan Ujang, tentu ada kompensasi lain.
"Namun biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat aja ke depan, jika ada reshuffle itu artinya ada akomodasi terhadap PAN," kata Ujang. [Rangkuman laporan Suara.com]
