Infografis
Suara.com - Isunya sebenarnya sudah lama. Tapi baru-baru ini dapat dipastikan Partai Amanat Nasional menjadi partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin periode 2019-2024.
Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini berada di luar koalisi merespons perkembangan politik hari ini dengan kritis. Seorang analis politik menduga tentu ada kepentingan di balik masuknya PAN ke koalisi partai pendukung pemerintah. Tapi PKB yang merupakan bagian dari koalisi menyatakan menghormati keputusan Presiden Jokowi dan menurut mereka memang seharusnya PAN bergabung.
Bagi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, "Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik, tentu masing-masing punya strategi."
Tetapi PKS, kata Mardani, memiliki kekhawatiran dengan bertambahnya jumlah partai politik yang anggota koalisi pendukung pemerintah.
"Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," kata dia.
PKS sendiri akan tetap konsisten di luar koalisi partai pendukung pemerintah. Berada di luar pemerintahan berarti leluasa mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.
"PKS insyaallah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insyaallah semuanya untuk membangun negeri," kata Mardani.
Sementara Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PAN sudah seharusnya masuk koalisi.
"Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata Jazilul.
Baca Juga: Telak! Mardani Kritik Setelah PAN Gabung ke Jokowi: Absolute Power Corrupt Absolutely
Mengenai pertemuan Presiden dengan para petinggi partai politik koalisi pendukung pemerintah, termasuk wakil dari PAN, di Istana, kemarin, kata Jazilul, tidak mempengaruhi hak prerogatif Presiden.
