Infografis
Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ikut menyoroti sikap Partai Amanat Nasional yang resmi berkoalisi dengan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Maruf Amin. Terkait hal itu, Mardani menganggap, potensi penyimpangan bisa makin bertambah karena makin banyaknya partai politik bergabung dengan pemerintah.
Awalnya, Mardani mengaku partainya tak menyoal setelah PAN resmi bergabung dengan parpol pendukung Jokowi-Maruf.
"Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik tentu masing-masing punya strategi," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
Meski demikian, Mardani menilai dan merasakan bahwa ada potensi penyimpangan seiring semakin besarnya kekuasaan. Terkait merasa bakal memicu banyak penyimpangan, Mardani pun mengutip Diktum Lord Acton (1834-1902); "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” (Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup seratus persen).
"Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," kata Mardani.
Selain itu, Mardani mengklaim posisi PKS tetap menjadi partai oposisi untuk mengawasi kerja pemerintah.
"PKS insyaallah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insyaallah semuanya untuk membangun negeri," kata dia.
PAN Serahkan ke Jokowi soal Kursi di Kabinet
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN Viva Yoga Mauladimengatakan, pihaknya menyerahkan 'kebijakan alokasi' kursi kabinet kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga: PAN Masuk Parpol Koalisi Jokowi Berbalut Kepentingan, Pakar: Tak Ada Makan Siang Gratis
Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogatif presiden meski PAN sudah dinyatakan sebagai sahabat baru dalam koalisi partai politik pemerintahan.
